ETIKA TRANSAKSI BISNIS ISLAMI

ETIKA TRANSAKSI BISNIS ISLAMI

(Aplikasi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Wadi’ah,

Qard dan Rahn di Lembaga Keuangan Syari’ah)

Pendahuluan

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah agama terbesar ini mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonom muslim maupun non-muslim, dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber kepada ajaran tauhid. Disinyalir bahwa nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti: keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan merupakan nilai-nilai yang fundamental dalam bidang ekonomi.

Pola hubungan antara agama dan ekonomi dalam Islam telah melahirkan prinsip umum bahwa untuk tercapainya tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi, setiap orang disyari’atkan tidak hanya diberi kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi (muamalah al-madiyah), tetapi juga harus mempertimbangkan etika bisnis (muamalah al-‘adabiyah) yang berpijak pada prinsip-prinsip dan azas-azas ekonomi Islam.

Masalah yang paling krusial adalah bagaimana umat muslim mampu melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari’at Islam, sementara di saat yang sama umat muslim di seluruh belahan dunia — dengan sistem ekonomi yang eksis di dalamnya — sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi kapitalis yang liberal dan sosialisme yang sangat massive. Dari persoalan tersebut, tulisan ini akan menjelaskan etika bisnis Islami yang mencakup hakikat etika bisnis Islam, prinsip-prinsip dan azas-azasnya, ruang lingkup dan aplikasi etika bisnis Islami di lembaga keuangan syari’ah.

Etika Transaksi Bisnis Menurut Islam

Perumusan etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi di kalangan masyarakt muslim. Etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (religiousness economic practical guidance).

Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal fikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (nash). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak, karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. Sedangkan tujuan etika Islam menurut kerangka berfikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal fikiran manusia.[1]

Namun untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatif baik dan buruk. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal fikiran dan tidak dari ajaran agama. Sedangkan dalam Islam, ilmu akhlak dapat difahami sebagai pengetahuan yang mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber kepada akal dan wahyu. Atas dasar itu, maka etika ekonomi yang dikehendaki dalam islam adalah perilaku sosial-ekonomi yang harus sesuai dengan ketentuan wahyu serta fitrah dan akal pikiran manusia yang lurus.

Di antara nilai-nilai etika ekonomi islam yang terangkum dalam ajaran filsafat ekonomi Islam adalah terdapat dua prinsip pokok:

Pertama, Tauhid. Prinsip tauhid ini mengajar-kan manusia tentang bagaimana mengakui keesaan Allah. Sehingga terdapat suatu konsekwensi bahwa keyakinan ter-hadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah SWT. Keyakinan yang demikian, dapat mengantar seorang muslim untuk menyatakan bahwa: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi Allah, Tuhan seru sekalian alam”. Prinsip ini kemudian menghasilkan kesatuan-kesatuan sinergis dan saling terkait dalam kerangka tauhid. Tauhid diumpmakan seperti ber-edarnya planet-planet dalam tata surya yang mengelilingi matahari. Kesatuan-kesatuan dalam ajaran tauhid hendaknya berimplikasi kepada kesatuan manusia dengan tuhan dan kesatuan manusia dengan manusia serta kesatuan manusia dengan alam sekitarnya.

Kedua, prinsip keseimbangan mengajarkan manusia tentang bagaimana meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini dapat difahami dari al-Qur’an yang telah menjelaskan bahwa: “Engkau tidak menemukan sedikitpun ketidakseimbangan dalam ciptaan Yang Maha Pengasih. Ulang-ulanglah mengamati apakah engkau melihat sedikit ketimpangan”.[2] Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang, serasi dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntun manusia untuk mengimplementasikan ketiga aspek tersebut dalam kehidupan.

Prinsip tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa harta benda yang berada dalam genggamannya adalah milik Alah SWT. keberhasilan para pengusaha bukan hanya disebabkan oleh hasil usahanya sendiri tetapi terdapat partsisipasi orang lain. Tauhid yang akan menghasilkan keyakinan pada manusia bagi kesatuan dunia dan akhirat. Tauhid dapat pula mengantarkan seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan materi semata-mata, tetapi juga mendapat keberkahan dan keuntungan yang lebih kekal.

Oleh karena itu, seorang pengusaha dipandu untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam melarang segala praktek riba dan pencurian, tetapi juga penipuan yang terselubung. Bahkan Islam melarang kegiatan bisnis hingga pada menawarkan barang pada disaat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain.

Demikian halnya dengan prinsip keseimbangan akan mengarahkan umat Islam kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu tangan atau satu kelompok tertentu saja. Atas dasar ini pula, al-Qur’an menolak dengan sangat tegas daur sempit yang menjadikan kekayataan hanya berkisar pada orang atau kelompok tertentu: “Supaya harta itu tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja dia antra kamu”.[3]

Umat Islam dilarang tegas melakukan penimbunan dan pemborosan.[4] Ayat ini menjadi dasar bagi pemberian wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak-hak miliki perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan, penyelundupan dan yang mengambil keuntungan secar berlebihan, karena penimbunan mengakibatkan kenaikan harga yang tidak semestinya, “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.[5]

Pemborosan dan sikap konsumtif dapat menimbulkan kelangkaan barang-barang yang dapat menimbulkan ketidakseimbnagan yang diakibatkan kenaikan harga-harga. Dalam rangka memelihara keseimbangan ekonomi, Islam menegaskan pemerintah untuk mengontrol harga-harga yang tidak wajar dan cenderung spekulatif tersebut, yakni dengan berpegang kepada etika ekonomi Islami.

Prinsip dan Azas Muamalah Sebagai Patokan Dasar Etika Bisnis Islami

Menurut etika bisnis Islam, setiap pelaku bisnis (wirausaha) dalam berdagang, hendaknya tidak semata-mata bertujuan mencari keutungan sebesar-besarnya, akan tetapi yang paling penting adalah mencari keridhaan dan mencapai keberkahan atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Hakikat keberkahan usaha itu adalah kemantapan dari usaha yang dilakukannya dalam bentuk memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT.

Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etis sebagai berikut:

  1. Jujur dalam takaran dan timbangan, Allah berfirman QS al-Muthafifin 1-2: “Celakalah bagi orang yang curang. Apabila mereka menimbang dari lain (untuk dirinya, dipenuhkan timbangannya). namun, apabila mereka menimbang (untuk orang lain) dikuranginya”.
  2. menjual barang yang halal. Dalam salah satu hadits nabi menyatakan bahwa Allah mengharamkan sesuatu barang, maka haram pula harganya (diperjualbelikan).
  3. Menjual barang yang baik mutunya. Dalam berbagai hadits Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga  jelas baiknya.
  4. Jangan menyembunyikan cacat barang. Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang  menjual barang yang cacat yang disembunyikan cacatnya. Ibnu Umar menurut riwayat Bukhari, memberitakan bahwa seorang lelaki menceritakan kepada Nabi bahwa ia tertipu dalam jual beli. Sabda Nabi ; “Apabila engkau berjual beli, katakanlah : tidak ada tipuan”.
  5. Jangan main sumpah. Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan main sumpah agar dagangannya laris. Dalam hal ini Rasulullah SAW memperingatkan: “sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapuskan keberkahan”. (HR Bukhari).
  6. Longgar dan bermurah hati. Sabda Rasulullah: “Allah mengasihi orang yang bermurah hati waktu menjual, waktu membeli dan waktu menagih hutang”. (H.R. Bukhari). Kemudian dalam hadits lain Abu Hurairah memberitakan bahwa Rasulullah bersabda: “ada seorang pedagang yang mempiutangi orang banyak. Apabila dilihatnya orang yang ditagih itu dalam dalam kesem-pitan, dia perintahkan kepada pembantu-pembantunya.” Berilah kelonggaran kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita”. Maka Allah pun memberikan kelapangan kepadanya “ (H.R. Bukhari).
  7. Jangan menyaingi kawan. Rasulullah telah bersabda: “janganlah kamu menjual dengan menyaingi dagangan saudaranya”.
  8. Mencatat hutang piutang. Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam-meminjam. Dalam hubungan ini al-Qur’an mengajarkan pencatatan hutang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan salah satu pihak yang mungkin suatu waktu lupa atau khilaf: “hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhutang-piutang dengan janji yang ditetapkan waktunya, hendaklah kalian tuliskan. Dan seorang penulis di antara kalian, hendaklah menuliskannya dengan jujur. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana telah diajarkan oleh Allah kepadanya”.
  9. Larangan riba sebagaimana Allah telah berfirman: “Allah menghapuskan riba dan menyempurnakan kebaikan shadaqah. Dan Allah tidak suka kepada orang yang tetap membangkang dalam bergelimang dosa”.

10.  Anjuran berzakat, yakni menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan setiap tahun sebanyak 2,5 % sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.

Berkenaan dengan hal itu, Islam secara universal telah memberikan pedoman bagi kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip dan asas-asas dalam muamalah. Juhaya S. Praja menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam[6], antara lain:

  1. Prinsip la yakun dawlatan bayn al-agniya, yakni prinsip hokum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan.
  2. Prinsip antaradin, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela.
  3. Prinsip tabadul al-manafi’, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepasa azas manfaat.
  4. Prinsip takaful al-ijtima’, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial.
  5. Prinsip haq al-lah wa hal al-adami, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem ekonomi Islam dijelaskan pula berbagai ketentuan yang terangkum dalam azas-azas muamalah. Ahmad Azhar Basyir telah menjelaskan tentang azas-azas muamalah dalam hukum ekonomi Islam[7], antara lain:

  1. Asas kehormatan manusia (QS 17: 70).
  2. Azas kekeluargaan dan kemanusiaan (QS 49: 13).
  3. Azas gotong-royong dalam kebaikan (QS 5: 2).
  4. Azas keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS 16: 90).
  5. Azas menarik manfaat dan menghindari madharat (QS 2: 282).
  6. Azas kebebasan dan kehendak (QS 2: 30).
  7. Azas kesukarelaan (QS 4: 39)

Prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah tersebut merupakan pijakan mendasar bagi perumusan nilai-nilai dasar etika bisnis Islami. Demikian halnya untuk menjamin praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah, umat muslim dapat menjabarkan berbagai bentuk akad (musyarakah, mudharabah, murabahah, qard, rahn dan sebagainya) di lembaga-lembaga keuangan syari’ah (bank dan non bank). Saat ini, penerapan prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah di lembaga keuangan syari’ah bukan lagi merupakan tuntutan umat muslim, tetapi telah menjadi kebutuhan umum.

Ruang Lingkup Etika Bisnis Islami

Secara substansial, ruang lingkup etika bisnis Islami terkait dengan pemahaman terhadap fikih muamalah. Fikih Muamalah diartikan dalam dua makna yakni sebagai sistem ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam. Untuk makna yang pertama, fikih muamalah diartikan sebagai tata aturan dan mekanisme kerja dari usaha ekonomi yang dilakukan antar individu atau badan hukum ekonomi. Adapun makna yang kedua, fikih muamalah dapat diartikan sebagai ketentuan normatif yang mengatur tentang tata aturan berekonomi.

Dari kedua pengertian tersebut, pemahaman terhadap fikih muamalah sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang saling bertentangan (dikotomis), tetapi kedua-duanya harus dipahami sebagai satu kesatuan makna yang integral. Dengan kata lain, fikih muamalah mengandung dua disiplin yang berbeda tetapi berpijak pada sumber yang sama (wahyu dan ijtihad), yakni keduanya sebagai sistem ekonomi dan sekaligus hukum ekonomi.

Kedua makna fikih muamalah tersebut, dewasa ini ternyata telah diadopsi dan ditransformasi ke dalam berbagai pranata, baik pranata ekonomi maupun pranata hukum. Namun fikih muamalah ini lebih banyak dieliminir ke dalam pranata ekonomi, sehingga muncul lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang prinsip operasionalnya mengacu pada fikih muamalah yang kemudian sering disebut dengan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS).

Sebagai bukti dari ungkapan di atas, banyak prinsip dalam fikih muamalah yang dijadikan sebagai pijakan operasional atau produk yang digunakan dalam mekanisme lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan syari’ah kontemporer, seperti: mudharabah, musyarakah, wadi’ah, murabahah, al-bai bi tsaman ajil, wakalah, kafalah, qardh, dan sebagainya. Namun hal paling penting dalam membicarakan etika bisnis Islami adalah kita perlu memahami terlebih dahulu ruang lingkup etika bisnis Islami tersebut dalam kajian fikih muamalah — sebagaimana penulis gambarkan secara sederhana dalam skema di bawah ini.

Beberapa Bentuk Penerapan Etika Bisnis Islami di LKS

Bukti bahwa etika bisnis Islami dapat diimplementasikan adalah prinsip-prinsip dan azas-azas muamalah kini dijadikan sebagai prinsip operasional atau produk yang ditawarkan di berbagai lembaga keuangan syari’ah bank dan non bank, antara lain:

1. Mudharabah

Sebelum membahas lebih lanjut tentang implementasi prinsip mudharabah dalam praltek lembaga ekonomi dan keuangan Syari’ah, akan lebih jelas apabila dideskripsikan terlebih dahulu tentang hakikat dari mudharabah itu sendiri. Keabsahan mudharabah ini ditetapkan dalam al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’, dan qiyas.[8]

Menurut Wahbah al-Zuhaily (1984: IV/836-837), bahwa yang dimaksud dengan mudharabah adalah pemilik (malik) menyerahkan harta kepada pekerja (‘amil) untuk berniaga pada harta itu dengan keuntungan diserikatkan di antara keduanya atas perhitungan tertentu, sedangkan bila rugi maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik harta.

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa dalam mudharabah ada enam unsur (rukun) yang harus terpenuhi, yakni prinsip, rab al-mal (pemilik harta atau modal), ‘amil (pekerja atau pengusaha), mal (harta atau modal), ‘amal (jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh ‘amil), dan pembagian keuntungan.

Sebagai contoh, aplikasi prinsip mudharabah ini digunakan sebagai salah satu prinsip operasional di bank Islam,. Secara operasional, prinsip mudharabah di bank Islam diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengusaha dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan. Dalam prinsip ini kedua belah pihak sama-sama menanggung resiko sesuai dengan kerugian dan keuntungannya.[9]

Prinsip mudharabah ini secara aplikatif diwujudkan dalam bentuk produk perbankan. Produk perbankan yang menggunakan prinsip mudharabah antara lain Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Pembiayaan Mudharabah. Tabungan Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah yang akan dikelola bank untuk memperoleh keuntungan dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. Dana yang disimpan melalui produk ini bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah penyimpan. Secara teknis, variabel besarnya simpanan diperhitungkan menurut saldo rata-rata. Dengan kata lain, tingkat fluktuasi dana tabungan juga ikut menentukan besar kecilnya laba dan rugi (profit and loss sharing) yang diperoleh kedua pihak.

2. Musyarakah

Musyarakah ini dalam literatur fikih sering disebut pula dengan syirkah. Syirkah secara bahasa berarti ikhtilath atau khalath (campuran). Sedangkan secara istilah, menurut Wahbah al-Zuhaily, berarti seseorang mencampur hartanya dengan yang lain di mana keduanya tidak bercerai satu sama lain.[10] Pengertian ini hampir senada dengan pengertian Sayyid Sabiq bahwa syirkah adalah prinsip antara dua orang yang berserikat pada modal dan keuntungan.[11]

Dari pengertian itu dapat dipahami bahwa di dalam prinsip syirkah terdapat beberapa unsur yang harus ada, di antaranya yaitu dua orang yang berserikat (syarikayn), modal yang diserikatkan (ra’s al-mal), pekerjaan (‘amal), dan keun-tungan (ribh). Keempat komponen tersebut ada dalam frame rukun syirkah.

Kemudian, bagaimana mengimplementasikan syirkah atau musyarakah ini dalam lembaga ekonomi syari’ah kontemporer? Seperti halnya prinsip mudharabah, hampir semua lembaga ekonomi dan keuangan syari’ah kontemporer menggunakan prinsip musyarakah sebagai salah satu prinsip operasionalnya. Salah satunya di bank Islam, prinsip musyarakah ini digunakan sebagai prinsip operasional dengan pengertian perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada satu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang.[12]

Secara riil, prinsip musyarakah ini hanya diaplikasikan dalam produk pengerahan dana masyarakat, yakni dalam produk Pembiayaan Musyarakah sejenis bisnis kerjasama (join venture). Pembiayaan Musyarakah ini berarti pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam proses manajemennya. Sedangkan pembagian keutnungan dalam bentuk Pembiayaan Musyarakah ini ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yakni antara bank dan nasabah penerima pembiayaan.[13]

3. Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari lafazh ribh yang berarti ziyadah (tambahan).[14] Sedangkan pengertian murabahah secara istilah telah banyak didefinisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiyah mengartikan murabahah dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai harga barang itu dengan tambahan ongkos. Senada dengan pengertian ini dikemukakan pula oleh Malikiyah, yang mengartikan murabahah dengan menjual barang sesuai harga pembelian disertai dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli.[15]

Prinsip murabahah ini diaplikasi di beberapa lembaga keuangan Syari’ah sebagai salah satu prinsip atau produk dalam usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Di Bank Islam murabahah ini dipahami sebagai mekanisme operasional penjualan suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan (mark up) yang disetujui secata bersama antara pihak bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur (kredit). Lebih tepatnya, prinsip murabahah ini di Bank Islam dikedepankan produk Pembiayaan Murabahah dalam bentuk “leasing syari’ah”.

Sebagai lembaga keuangan Syari’ah non-perbankan, ternyata Baitul Mal wa Tamwil (BMT) pun menggunakan murabahah sebagai salah satu prinsip dan produknya. Makna dan mekanisme murabahah di BMT tampaknya tidak berbeda dengan makna dan mekanisme pelaksanaan Bank Islam.

4. Wadi’ah

Wadi’ah dapat diartikan sesuatu yang diletakan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga.[16] Wadi’ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan mashdar dari awda’a (‘ida`) yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.[17]

Sedangkan pengertian wadi’ah secara istilah, para fuqaha berbeda dalam redaksi definisi. Walaupun begitu, makna substantif dari definisi yang dikemukakan fuqaha itu tidak jauh berbeda, atau bahkan sama. Madzhab Hanafi mengartikan wadi’ah dengan penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara sahrih maupun secara dalalahal.

Salah satu bentuk aplikasi wadi’ah di bank Islam adalah perjanjian simpan pinjam atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang (nasabah) dan pihak yang diberi kepercayaan (bank).[18] Mekanisme operasional wadi’ah ini teraplikasi pula di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam bentuk simpanan tanpa keuntungan, tetapi dana yang disimpan dapat diambil kapan saja oleh nasabah.

Aplikasi wadi’ah ini lebih kentara lagi pada prinsip operasional dan produk Unit Simpan Pinjam Syari’ah (USPS). Pada lembaga keuangan Syari’ah ini wadi’ah ini dijadikan sebagai prinsip operasional dan produk unggulan. Hal ini seiring dengan tujuan pendiriannya, yakni menghimpun dana masyarakat melalui intermediasi.

5. Qardh

Qardh berarti harta yang diberikan muqaridh (pemberi pinjaman) kepada muqtaridh (penerima pinjaman) untuk dikembalikan semisalnya sesuai ukurannya.[19] Dengan kata lain, qardh ini berarti pinjam meminjam barang (dalam pengertian luas, termasuk mata uang) yang harus dikembalikan sesuai nilai dari barang yang dipinjam itu.

Dewasa ini, prinsip qardh telah diaplikasikan pada beberapa lembaga keuangan syari’ah, khususnya di Bank Islam dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Implementasi prinsip qardh, di kedua lembaga keuangan syari’ah tersebut memiliki pemaknaan yang hampir sama. Bahkan dengan menggunakan istilah operasional yang sama pula, yakni al-qardh al-hasan yang berbentuk pinjaman lunak tanpa agunan. Ini sebagaimana dipakai oleh Muh. Hassan (peraih hadiah Nobel) yang menerapkan kredit tanpa agunan di Grameen Bank, Bangladesh.

Di Indonesia, operasional prinsip al-qardh al-hasan pada Bank Islam dan BMT itu mengandung arti bahwa bank atau BMT memberikan pinjaman lunak kepada nasabah yang membutuhkan dana, khususnya untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Prinsip ini sama dengan pinjaman lunak di lembaga keuangan keuangan konvensional.

6. Rahn

Rahn secara bahasa berarti gadai.. Sedangkan secara istilah, menurut ulama Jumhur sebagaimana dikutip Sayyid Sâbiq, rahn berarti suatu akad pinjam-meminjam dengan menggadaikan suatu harta sebagai barang jaminan dalam jumlah taksiran tertentu, di mana si penggadai dapat menebus barang itu kembali sesuai waktu yang disepakati.

Saat ini, prinsip rahn telah diaplikasikan pada beberapa lembaga keuangan syari’ah, khususnya di Bank Islam dan Pegadaian Syari’ah. Implementasi prinsip rahn, di kedua lembaga keuangan syari’ah dilakukan dalam bentuk produk gadai barang yang dilakukan secara syari’ah. Sebagai contoh, aplikasi prinsip rahn di Bank Jabar Syari’ah dan Perum Pegadaian syari’ah diaplikasikan dalam bentuk pinjaman dana dalam jumlah tertentu kepada masyarakat yang membutuhkan, sebagai harga taksiran atas barang atau harta berharga yang digadaikan. Misalnya, gadai emas di Bank Jabar syari’ah.

Sebagai ilustrasi, perbedaan dan persamaan aplikasi etika bisnis Islami di lembaga keuangan syari’ah penulis gambarkan secara sederhana dalam matrik di bawah ini.

No

Jenis Akad

Bentuk Akad

Manfaat dan Resiko

Penjelasan

1

Mudharabah

- Simpanan

- Pinjaman

- Flesksibel

- Ditanggung Bersama

- Ada jaminan

- Ada biaya jasa

Modal hanya dapat diambil pemilik pada waktu yang telah ditentukan

2

Musyarakah

- Simpanan

- Pinjaman

- Flesksibel

- Ditanggung Bersama

- Ada jaminan

- Ada biaya jasa

Modal hanya dapat diambil pemilik pada waktu yang telah ditentukan

3

Murabahah

- Sewa Beli

- Jual Beli Kredit

- Pembayaran angsuran

- Resiko Ditanggung

Bersama

- Ada jaminan

Pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibeli sampai lunas masa cicilan

4

Wadi’ah

- Simpanan

- Tidak ada bagi hasil

- Ditanggung Bersama

- Ada biaya jasa

Modal dapat diambil kapan saja oleh pemilik sesuai keinginan

5

Qard

- Pinjaman

- Pembayaran angsuran

- Resiko Ditanggung

Bersama

- Jumlah pinjaman

umumnya terbatas

- Ada biaya jasa

Debitur mengembalikan hutangnya dalam jangka waktu yang disepakati tanpa harus dibebani oleh kewajiban menyediakan barang jaminan (borg)

6

Rahn

- Pinjaman

- Resiko ditanggung

perusahaan

- Ada jaminan

- Ada biaya jasa

Barang jaminan hanya dapat diambil setelah pemilik mengembalikan uang pinjaman

Penutup

Demikianlah sekelumit penjelasan mengenai aplikasi etika bisnis Islami di lembaga keuangan syari’ah. Tulisan ini hanya sebagian kecil saja dari beberapa contoh aplikasi prinsip-prinsip muamalah di lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Sekurang-kurangnya, tulisan ini sekadar memberikan stimulus bahwa perlu terus digali lebih dalam tentang bagaimana mengimpelementasikan prinsip-prinsip bisnis Islami dalam berbagai praktek kegiatan ekonomi, tidak hanya di lembaga perbankan syari’ah, tetapi juga di lembaga-lembaga ekonomi lainnya, seperti: BMT, USPS, Asuransi Takaful, Kopontren, dan sebagainya

Selebihnya, masih ada beberapa bagian penting dari prinsip-prinsip dan etika bisnis Islami lainnya yang belum dipaparkan dalam tulisan ini. Sudah barang tentu, apa yang ditulis di sini perlu dikembangkan lebih lanjut, khususnya di kalangan pemikir atau praktisi ekonomi Islam yang memiliki kepentingan dan komitmen untuk membumikan ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Muhammad ‘Abdillah Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, al-Mughny, (Riyad: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, 1981).

Abd al-Rahman Al-Juzayri, Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996).

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996).

Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Bandung: Mizan, 1994)

Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fikih Mu’amalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).

Juhaya S. Praja, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang Rekosntruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung

Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi’i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).

___________, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, (Jakarta: Usaha Kami, 1996).

Luis Ma’luf Al-Yusu’i, Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988).

Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000)

Sayyid Sabid, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).

Sayyid Muhammad Syatha Al-Dimyati, I’anah al-Thalibin. (Semarang: Thaha Putra, t.th).

Soenardjo, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1985).

Taqi al-Din, Abu Bakr, Kifayah al-Akhyar, Bandung: al-Ma’arif, t.th

Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam (Jakarta: Risalah Gusti, 1996)

Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, Beirut: Dar al-‘Ilm, 1984

Yadi Janwari, Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia dalam Perspektif al-Madzahib al-Arba’ah. (Tesis), (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidaya-tullah, 1998).

__________, Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari’ah, (Ban-dung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000).

ETIKA TRANSAKSI BISNIS ISLAMI

(Aplikasi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Wadi’ah,

Qard dan Rahn di Lembaga Keuangan Syari’ah)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Etika Bisnis Syari’ah

Dosen Pembimbing:

Prof. A. Djazuli

Penulis:

E. Fathuzaman

PROGRAM PASCASARJANA

UIN SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2008


[1] Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perpspektif Islam (Jakarta: Risalah Gusti, 1996) hal. 52.

[2] QS 67:3.

[3] QS 59:7.

[4] QS Al-Taubah: 34.

[5] QS 7:31.

[6] Juhaya S. Praja, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang Rekosntruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[7] Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Bandung: Mizan, 1994) hal. 190-191.

[8] Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh, (Beirut: Dar al-‘Ilm, 1984), hal. 837

[9] Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Syari’ah, (Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, 2000), hal. 18-19

[10] Wahbah al-Zuhaily, op. cit., hal. 792

[11] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hal. 294

[12] Yadi Janwari, loc. cit, hal. 19

[13] Ibid, hal. 23

[14] Al-Yusu’i, op. cit, hal. 244

[15] Abd al-Rahman al-Juzayri, loc. cit, hal. 258

[16] Luis Ma’luf al-Yusu’i, Al-Munjid fî al-Lughah wa al-A’lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1988), hal. 893

[17] Abd al-Rahman al-Juzayri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 210; dan Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh,  (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 37

[18] Yadi Janwari, loc. cit, hal. 18

[19] Sayyid Sabiq, op. cit, hal. 182

3 Komentar

  1. [...] Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal fikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (nash). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak, karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. Sedangkan tujuan etika Islam menurut kerangka berfikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal fikiran manusia.[1] [...]

  2. I got this website from my buddy who informed me about this site and at the moment this
    time I am browsing this site and reading very informative content at this time.

  3. Great article! This is the kind of information that
    should be shared across the net. Shame on Google for no longer positioning this publish upper!
    Come on over and consult with my web site . Thank you
    =)


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.