PENGEMBANGAN KONSEP KEAGAMAAN DALAM REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

PENGEMBANGAN KONSEP KEAGAMAAN

DALAM REKONSTRUKSI PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG

Oleh : Khaerul Umam, S.Ip

BAB I

PENDAHULUAN

Dimensi keagamaan di Indonesia, seringkali hanya dipandang sebagai aspek yang selalu dipisahkan dengan hal perihal kenegaraan bahkan menjadi perihal yang selalu dijadikan sebagai wilayah yang kontradiktif dengan perkembangan sosio-ekonomi di negara ini.

Meskipun sebenarnya sudah jelas bahwa konteks keagamaan sangat dijunjung tinggi dalam pembentukan idiologi dan pondasi-pondasi kenegaraan, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD’45.

Namun pada prakteknya, sistem-sistem yang di usung dalam pembentukan pembangunan kenegaraan selalu diisi oleh sistem yang mengadopsi dari berbagai pemikiran dan konsep dari negara lain.

Hal ini pun merembet pada proses transformasi sosial bahkan pada perekonomian rakyat indonesia, dimana negara selalu mengedepankan konsep yang dinilai “moderen” namun selalu menjadi konsep yang memberikan jalan buntu dalam pembangunan negara secara utuh.

Imbas yang paling signifikan, terjadi pada proses pembangunan daerah-daerah di Indonesia, baik secara sadar ataupun tidak. Meski Otonomi daerah dikumandangkan, tetap saja segala kebijakan dari pemerintahan daerah seringkali terlalu terpaku pada sistem yang dibangun oleh pemerintah pusat.

Maka dengan berdasar pada pertimbangan diatas, penulis menyampaikan tentang perlu adanya sebuah terobosan baru dimana pemerintah daerah harus lebih berani menyandingkan pemikiran-pemikiran yang diambil dari konsep-konsep keagamaan dengan konsep yang dibutuhkan dalam pembangunan daerahnya.

Dalam hal ini, Kota Bandung, sebagai Ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya mempunyai peluang besar untuk menyandingkan konsep pembangunan yang tertuang dalam agama dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Meski pada prakteknya perlu ada kesepakatan antar umat beragama di Kota Bandung dalam pembentukan konsep seutuhnya.

Dengan merujuk pada pemikiran diatas, Penulis sebagai perwakilan dari kaum akademisi yang berdimensikan agama Islam. Pada tulisan ini, mencoba memberikan suatu konsep yang setidaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Bandung khususnya dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia pada umumnya.

Adapun 3 konsep yang coba di ajukan meliputi 3 (tiga) unsur pokok kehidupan bermasyarakat, yaitu Budaya, IPTEK dan Ekonomi. Dimana sudut pandang yang penulis tempuh yaitu sudut pandang dari kaca mata penulis sebagai perwakilan kaum akademis muslim di tatanan masyarakat Kota Bandung.

Dari Ketiga unsur pokok yang disebutkan diatas, penulis menafsirkannya pada 3 (tiga) gagasan yang lebih lanjut akan dijelaskan dalam makalah ini, yaitu :

1. Mendeklarasikan dan membentuk Kota Bandung sebagai Pusat Kajian Islam, yang ditujukan sebagai pembangunan kualita keilmuan masyarakat Kota Bandung dan sebagai wilayah penyeimbang atas terjadinya proses akulturasi budaya negatif di kalangan masyarakat Kota Bandung.

2. Rekonstruksi perekonomian rakyat melalui sistem ekonomi kejamaahan (melalui immaratul masajid) dan pembentukan strategi dalam pengelolaan zakat

3. Pembuatan sistem tata letak tempat peribadatan dan Perda tentang fasilitas tempat Peribadatan.

Meski kedepan harus adanya dasar statistik yang sangat rinci, namun setidaknya ketiga konsep tersebut dapat di cermati terlebih dahulu sebagai bentuk hasil pemikiran yang di dasarkan atas pengamatan penulis dalam tatanan kehidupan sosial budaya dan ekonomi di masyarakat Kota Bandung.

BAB II

PENDEKLARASIAN DAN PEMBENTUKAN KOTA BANDUNG

SEBAGAI PUSAT KAJIAN ISLAM

2.1 Sebagai Bentuk Pemanfaatan Potensi Kaum Cendikiawan Muslim Dalam Membangun Masyarakat Yang Berwawasan.

Sebagai awal dari terciptanya culture masyarakat yang baik, tentunya pemerintah daerah harus dapat mengkondisikan masyarakat agar perhatiannya tertuju pada pengembangan keilmuan dan pemberdayaan kualitas diri.

Maka dalam hal pendeklarasian dan pembentukan Kota Bandung sebagai Kota Pusat Kajian Islam, sebenarnya dapat dikategorikan langkah yang cukup taktis. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang antara lain :

1. Mayoritas masyarakat di Kota Bandung beragamakan Islam.

2. Cendikiawan Muslim di Kota Bandung, tidak mempunyai fasilitas dalam mentransformasikan Ilmu yang mereka miliki kepada masyarakat secara menyeluruh.

3. Kaum muslim di Kota Bandung saat ini, meski memiliki ormas-ormas yang vareatif, namun dapat hidup secara harmonis. Dan hal ini dapat di kembangkan dengan harmonisasi pengkajian keilmuan.

4. Kota Bandung yang saat ini menjadi Kota Wisata, mempunyai peluang lebih banyak akan masuknya budaya negatif dalam kehidupan masyarakat ssecara keseluruhan.

5. Ada dan berkembangnya Lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis Islam yang tersebar di seluruh Kota Bandung.

Sekaitan dengan faktor-faktor yang menjadikan alasan untuk terbentuknya Kota Bandung sebagai Kota Pusat Kajian Islam. Kedepan, strategi ini pun diharapkan dapat menghasilkan gagasan-gagasan baik itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan, ilmu pengetahuan umum, bahkan gagasan yang dapat di adopsi secara langsung oleh pemerintah Kota Bandung dalam mengkondisikan kehidupan bermasyarakan yang baik.

Bahkan secara mengerucut, konsep ini dapat memunculkan kembali peran PUSDAI, yang penulis nilai akhir-akhir ini kurang berperan signifikan dalam pengembangan keilmuan islam dan pembangunan moralitas masyarakat Kota Bandung.

Pada aplikasi-nya, pusat kajian islam ini mengabungkan beberapa elemen dalam tatanan kehidupan masyarakat Kota Bandung, yang hasilnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Adapun dalam hal ini penulis gambarkan dalam bagan dibawah ini :

PUSAT KAJIAN ISLAM

Dewan Pengawas :

1.      Pemerintah Daerah

2.      Dept. Agama Pusat & Daerah

3.      DPRD Tk.II

 

Dewan Pakar :

1.      MUI Pusat & Daerah

2.      Ketua Ormas Islam

3.      Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam

Pelaksana :

1.      Cendikiawan Muslim

2.      Perwakilan MUI

3.      Perwakilan Ormas Islam

4.      Mahasiswa

Pusat Dakwah Islam

ORMAS ISLAM

Lembaga Pendidikan

Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat

Dewan Keluarga Masjid

Masyarakat

Bagan I

Struktur Transformasi Pusat Kajian Islam Kota Bandung

Dengan mengacu pada bagan tersebut, dan jika aplikasi di lapangan semuah pihak bersikap koordinatif dan aktif. Maka Kota Bandung sebagai Pusat Kasian Islam, akan terlaksana dengan sistematis dan mempunyai fungsi yang signifikan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

2.2 Langkah Awal Dalam Proses Netralisasi Atas Keberadaan Pengaruh Budaya Negatif

Manfaat dari dijadikannya Kota Bandung sebagai Pusat Kajian Islam, secara langsung atau pun tidak langsung akan berdampak pada sendi-sendi kehdupan masyarakat. Terutama dalam hal budaya (moralitas) dan keilmuan.

Hal ini tentunya berkaitan dengan keberadaan Kota Bandung yang saat ini, lebih dikenal sebgai tempat untuk hiburan dibanding tempat untuk menuntut ilmu atau bahkan hal positif lainnya.

Dan sudah barang tentu, hal tersebut akan menciptakan proses akulturasi budaya yang sangat kental dengan nuansa negatifnya.

Dengan analoginya: Secara nyata kita dapat melihat, orang lebih berduyun-duyun ke tempat perbelanjaan atau ketempat hiburan malam, dibandingkan ke tempat peribadatan atau ke tempat pengkajian ilmu.

Tentunya, ini bukan perkara yang dapat dilewati dengan begitu saja. Namun ini harus menjadi perhatian para pemerhati budaya dan para pemuka agama, khususnya bagi para ulama dan kaum cendikiawan muslim.

Lebih lanjut, dengan dijadikannya Kota Bandung sebagai Pusat Kajian Islam, setidaknya dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia, dalam upaya penangkalan budaya negatif yang menjadi konsekuensi dari proses akulturasi budaya Indonesia dengan budaya Barat.

BAB III

REKONSTRUKSI PEREKONOMIAN RAKYAT

MELALUI SISTEM EKONOMI KEJAMAAHAN

DAN STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT

3.1 Rekonstruksi Perekonomian Rakyat Melalui Sistem Ekonomi Kejamaahan (Melalui Immaratul Masajid)

3.1.1 Ekonomi Kejamaahan (Telusur Teoritis)

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr . KH. Shalahudin Sanusi. Menurut beliau, ekonomi kejamaahan dengan masjid sebagai tempat pengembangannya. Merupakan konsep yang ideal untuk mendongkrak ekonomi masyarakat indonesia yang notabennya berpenduduk mayoritas ummat Islam.

Beliau pun menuturkan, bahwa Ekonomi kejamaahan ini bukan sekedar teori sosial pada umumnya, melainkan didukung diktum-diktum agama. Sehingga konsep ini merupakan kekuatan yang dapat diandalkan. Konsep ini merupakan hasil kajian oleh tim yayasan Pendidikan Tinggi Da’wah Islam (PTDI), pada tahun 1987-1990 yangsaat ini sudah dapat direalisasikan di bneberapa wilayah di Jawa Barat dan DKI Jakarta (Shalahudin 1996).

Konsep ekonomi kejamaahan, menempatkan masjid sebagai pusat dari segala kegiatan sosial dan ekonomi, karena wilayah masjid dibina melalui 2 (dua) aspek, yaitu :

1. Aspek sosio-kultural yang artinya bahwa masjid merupakan suatu kesatuan wilayah adat istiadat islam yang dijiwai spirit dan budaya shalat untuk menjadi budaya umat islam diluar masjid.

2. Aspek ekonomi yang artinya umat islam harus mampu membina perekonomiannya sendiri.

Nama Ekonomi kejamaahan identik dengan agama Islam, padahal itu hanya bersifat istilah saja. Meski demikian kejamaahan itu menuntut keterpaduan seluruh umat manusia, baik muslim maupun non muslim.

3.1.2 Struktur Ekonomi Kejamaahan

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sistem ekonomi kejamaahan adalah salah satu cara pengembangan Imaratul Masajid. Struktur Ekonomi kejamaahan didalam konsep Imaratul Masajid dapat diuraikan sebagai berikut, (Madjid dan Rasyid, 2000)

EKONOMI KEJAMAAHAN

Unsur Pemerintah

MASJID

Lembaga Pengembangan Teknologi

Lembaga Swadaya Masyarakat & Koperasi

Perusahaan

Output

Output

Internal

Ekspor

Eksternal

L. Modal

Bagan 2,

Struktur Ekonomi Kejamaahan

Penjelasan bagan :

a) Masjid

Didalam konsep ekonomi kejamaahan, masjid dijadikan pusat dari berbagai kegiatan. Alasan nya :

1. Masjid sebagai tempat beribadat;

2. Masjid mebina keutuhan kejamaahan;

3. Masjid tempat bermusyawarah;

4. Masjid sebagai pembinaan kader;

5. Masjid sebagai tempat pemecahan masalah umat.

b) Lembaga Modal

Lembaga ini berguna sebagai pemberi atau penyuplai modal, dalam seluruh kegiatan yang ada dalam tubuh sistem perekonomian ini.

c) Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komprasi

Berguna untuk mendapatkan SDM yang handal dalam seluruh aspek yang diperluakan, yaitu membentuk seseorang yang berkepribadian baik dan berdedikasi tinggi.

d) Lambaga Pengembangan Tektologi

Lembaga ini sangat diperlukan dalam perkembangan konsep ini, karena dengan teknologi, produk akan dapat bersaing dengan pasar.

e) Perusahaan

Perusahaan yang dimaksud adalah, perusahaan ynag mempunyai hubungan yang luas baik eksternal maupun internal, artinya dapat menyalurkan produksi tidak hanya kedalam daerah saja. Output yang dihasilkan oleh perusahaan akan diolah masjid dan digunakan untuk memakmurkan rakyat dibantu unsur-unsur pemerintah daerah.

f) Mitra Kerja Oprasi

1. Imam Masjid;

2. Pasar dan lingkungan bisnis berbagai jenis usaha;

3. Lembaga Pendidikan;

4. Lembaga Permodalan

5. Tokoh-Tokoh Masyarakat;

6. Pemerintah daerah.

3.1.3 Misi, Tujuan dan Kekuatan

Secara universal, misi dan tujuan dari konsep ekonomi kejamaahan hampir sama dengan konsep perekonomian yang lain, tetapi ada beberapa hal yang menjadikelebihan dari konsep ini, yaitu :

1. Mendorong koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyar;

2. Meminimalisasi urbanisasi;

3. Memprediksi akan dapat mengentaskan kemiskinan secara integral dan mantap;

4. Membina masjid sebagai lembaga kesatuan umat islam

5. mewujudkan komunitas yang bersatu.

3.1.4 Analogi Praktek

Di suatu daerah x , jika :

1. Dalam 1 Kota terdapat 50.000 orang pengangguran

2. Dalam 1 Kelurahan memiliki 1 bangunan masjid utama

3. Dalam 1 Kecamatan dirata-ratakan 4 Kelurahan

4. Dalam 1 Kota terdapat 30 Kecamatan

5. Dan tiap pengembangan ekonomi melalui masjid dapat menyerap 200 orang pekerja.

Maka :

4 Masjid/kecamatan x 30 kecamatan x 200 orang pekerja =

24 000 orang pekerja = 48 % dari 50.000 Pengagguran

Dengan kata lain, dengan pembangunan konsep ekonomi kejamaahan melalui immaratul masajid dapat diprediksi sekitar 48% pengangguran di suatu daerah dapat dipekerjakan.

3.2 Strategi Pemanfaatan Zakat

õ‹è{ ô`ÏB öNÏlÎ;ºuqøíBr& Zps%y‰|¹ öNèdãÎdgsÜè? NÍkŽÏj.t“è?ur $pkÍ5 Èe@|¹ur öNÎgø‹n=tæ ( ¨bÎ) y7s?4qn=|¹ Ö`s3y™ öNçl°; 3 ª!$#ur ìì‹ÏJy™ OŠÎ=tæ ÇÊÉÌÈ

103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan] dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(AT Taubah :103)

3.2.1 Strategi Pengumpulan Zakat

Zakat, sebagai salah satu bentuk kewajiban ummat muslim (yang berkecukupan), tentunya mempunyai fungsi sebagai bentuk kebersamaan umat muslim dalam bidang ekonomi agar tidak teradinya ketimpangan social yang cukup tinggi, sebenarnya dapat dimanfaatkan dengan berbagai bentuk. Namun yang menjadi kendala, yaitu sistem pengumpulan dan pengelolaan zakat yang kurang baik, menjadikan esensi dari zakat yang sekarang diberlakukan di masyarakat khususnya di Kota Bandung menjadi kurang maslahat secara menyeluruh.

Maka, sebagai salah satu bentuk rekonstruksi perekonomian umat islam, khususnya di daerah Kota Bandung, sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan strategi khusus dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang ditindak lanjuti oleh ketegasan dari pihak pemerintah daerah untuk mengorganisir pengumpulan zakat.

Adapun 2 (dua) strategi yang di-usulkan oleh penulis dalam pengumpulan dan Pengelolaan dana zakat di Kota Bandung, antara lain :

1) Pembuatan PERDA tentang kewajiban zakat bagi pegawai negeri sipil dan pegawai swasta yang beragamakan muslim dan mampuni

2) Sentralisasi Badan Amil Zakat yang terstruktural.

3.2.1.1 Pembuatan perda tentang kewajiban zakat bagi pegawai negeri sipil dan pegawai swasta yang beragamakan muslim dan mampuni

Regulasi untuk menertibkan pengumpulan zakat sebenarnya sudah ada dalam UU Penelolaan zakat Bab IV tahun 2000 yang distukan dengan UU Perpajakan No.17. Namun dalam isian undang-undang ini masih terkesan rancu, terutama tentang kategori wajib zakat.

Maka dalam hal ini penulis membuat solusi berkenaan dengan wajib zakat, dimana Pemerintah daerah Kota Bandung, harus berani mengeluarkan PERDA tentang wajib zakat bagi :

1. Para Pegawai Negeri Sipil muslim dari golongan 3a keatas dikenakan wajib zakat 2,5 % dari jumlah total penghasilan bersih selama satu tahun.

2. Para Pegawai Swasta dan Wirausaha muslim, dengan pendapatan lebih dari 3 juta per bulan dikenakan wajib zakat 2,5% dari jumlah penghasilan bersih selam satu tahun.

Ø Analogi Pendapatan Zakat Daerah Kota Bandung jika Ketentuan diatas di terapkan :

1. Jika untuk 1 orang PNS muslim (gol 3.a keatas) mempunyai rata-rata penghasilan dalam 1 tahun = Rp. 30.000.000

2. Dan Jumlah PNS muslim Kota Bandung Gol 3a keatas sebanyak = 5000 orang.

3. Dan jika untuk 1 orang Pegawai Swasta dan wirausaha muslim yang mempunyai penghasilan lebih besar dari Rp.3.000.0000 dirata-ratakan penghasilan 1 tahun = 60.000.000

4. Dan Jumlah Pegawai Swasta dan wirausaha muslim yang mempunyai penghasilan lebih besar dari Rp.3.000.0000 adalah = 3000 orang

Maka

1. Pendapatan dari PNS Muslim (gol 3a keatas)

(30.000.000 x 2,5 %) x 5000 orang =

Rp. 3.750.000.000

2. Pendapatan dari Peg.Swasta dan

Wirausaha muslim Penghasilan lebih besar dair Rp.3 juta:

(60.000.000 x 2,5%) x 5000 orang =

Rp. 7.500.000.000

Dan secara keseluruhan

Rp. 3,75 Milyar + Rp. 7.5 Milyar =

Rp. 12.250.000.000 Milyar

3.2.1.2 Sentaralisasi BAZ yang Terstruktural

Sentralisasi ini memang perlu diterapkan, hal ini dapat mencegah beberapa hal seperti ;

1. Ketidak merataan pembagian zakat

2. Standarisasi pengelolaan zakat yang profesional

3. Ketidak pastian program penyaluran zakat..

Dalam Sentralisasi ini, Tingkat Kelurahan menjadi tingkat terendah yang selanjutnya tingkat Kota sebagai tingkat tertinggi. Diawasi oleh dewan pengawas zakat, MUI dan Pemerintah daerah Kota Bandung.

3.2.2 Strategi Pemanfaatan dan Pengelolaan Zakat

Berkaca pada kesuksesan di beberapa negara islam, yang sudah mempunyai regulasi khusus dalam pengelolaan zakat, sehingga secara terus menerus dapat berkembang menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan. Maka penulis pun memberikan solusi dalam pengelolaan atau pemanfaatan Zakat khususnya di Kota Bandung, yang digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Dana Awal Zakat

20 %

Pemberian Uang Tunai

25 %

Pemberian Modal Usaha

(Mudharobah)

30 %

Pembuatan Rumah RSS

25%

Investasi pengembangan Usaha yang diorganisir oleh BAZ

(Dana awal – Out Put) + (Modal Investasi + Keuntungan Investasi) + (Piutang + Mudharabah) = ……. < 50% (dana yang diputarkan)

Bagan 3,

Siklus Pengelolaan Zakat

Dengan akumulasi secara terus menerus maka : setidaknya 5 tahun kedepan, setidaknya angka pengangguran yang dapat ditanggulangi oleh dana Zakat sekitar 25 % dan seterusnya Angka Kemiskinan di kota Bandung akan berkurang sebesar 50 %.

BAB IV

PEMBUATAN SISTEM TATA LETAK TEMPAT PERIBADATAN

DAN PERDA TENTANG FASILITAS TEMPAT PERIBADATAN

4.1 Sistem Tata Letak Tamapat Peribadatan

Tempat peribadatan khususnya bagi umat islam, merupakan tempat yang sangat diperlukan dalam mendorong kekuatan religius dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, tempat peribadatan (Masjid / Mushala), dapat dijadikan elemen penting dalam mempertahaankan budaya keagamaan yang sangat kental di Kota Bandung, dari pengaruh budaya luar.

Dalam konteks kemaslahatan masyarakat, tata letak tempat peribadatan sangat diperlukan. Karena ini merupakan akses penting yang dapat menyatukan kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Maka dari pada itu, penulis memberikan solusi yang jelas, dimana tata letak tempat peribadatan harus diperhatikan dengan jelas, adapun point-point yang harus diperhatikan dalam tata letak tempat peribadatan (masjid), antara lain :

1. Keberadaan pusat aktifitas masyarakat Kota Bandung sehari-hari.

2. Jarak antara Masjid satu dengan masjid yang lainnya yang setidaknya tidak terlalu berjauhan namun tida terlalu berdekatan. Min dekat 500 M dan Max jauh 2 KM.

3. Keberadaan Masjid / tempat peribadatan didasarkan pad jumlah penduduk dan agama yang di anut. Contoh : 250 Muslim = 1 Masjid .

4. Memperhatikan letak geografis yang strategis.

Dengan konsep regulasi seperti itu, setidaknya masyarakat Kota Bandung, difasiitasi sarana peribadatan dengan akses yang mudah.

4.2 Peraturan Daerah Tentang Fasilitas Tempat Peribadatan pada Perkantoran, Tempat Hiburan dan Tempat Perbelanjaan.

Peraturan daerah tentang fasilitas tempat peribadatan ini, sangat penting, karena hampir 13 jam dalam satu hari masyarakat Kota Bandung menghabiskan waktunya di luar rumah, dengan asumsi tersebut, maka kemungkinan besar mereka beraktifitas lebih banyak di : Tempat kerja, Tempat Hiburan; Tempat Rekreasi dan Pusat perbelanjaan. Tentunya penulis mencoba memberikan beberapa point solusi untuk mengatasi permasalahan ini yang antara lain :

  1. Setiap Perkantoran Minimal memiliki 1 tempat peribadatan (mushala) per 2 lantai;
  2. Setiap Pusat rekreasi / Pusat Perbelanjaan harus memiliki tempat peribadatan minimal 1 buah per 3 lantai; atau per 800 M (mana yang lebih kecil);

Tentunya hal ini, ditujukan untuk mempermudah baik itu orang pribumi atau pun pendatang, dalam mencari tempat peribadatan, ketika mereka beraktifitas di luar rumah. 


PENUTUP

Kota Bandung merupakan kota yang mempunyai ciri khas budaya dan kekayaan tersendiri, dan dalam konteks sosio budaya kota Bandung dinilai sebagai kota yang cukup religius. Namun tentunya hal ini banyak dipertanyakan pada masa sekarang.

Dalam hal pengembangan dan pembangunan ekonomi, pemerintah kota bandung sendiri, sepertinya tidak dapat berbuat banyak, terlebih tamparan krisis di Indonesia masih belum larut. Tapi bukan berarti semuanya berakhir dan tidak ada solusi untuk bangkit.

Maka penulis hanya dapat memberikan tiga solusi penting yang setidaknya dapat mengembangkan budaya religius keagamaan yang ditunjang dengan pengembangan keilmuan, pengadopsiuan konsep ekonomi kejamaahan dan tata kelola zakat, sebagai bentuk rekostruksi di bidang ekonomi, yang terakhir tat letak dan pengadaan fasilitas peribadatan di seluruh tempat beraktifitas masyarakat kota Bandung secara merata.

Wassalammu’alaikum.wr.wb,.

Bandung 10 Maret 2009

Khaerul Umam, S.IP

umam_pasca_uinbdg@yahoo.com

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s