Prinsip Ekonomi dalam Islam dan Implikasinya

Abstrak

Dunia semakin sadar akan hakekat hidup, bahwa hidup tidak sekedar lepas dan terhindar dari perihal yang berkenaan dengan masalah peperangan. Fakta ini, paling tidak dibuktikan oleh komite nobel perdamaian, dimana dalam kurun dua tahun berturut-turut masalah ekonomi dan pemanasan global menjadi isu yang mencuat. Hal ini merupakan bagian dari tesis Marshall, bahwa ekonomi dan agama (keyakinan) menjadi determinan yang paling menentukan dalam peradaban manusia.

Dalam kerangka ilmu ekonomi, dunia mengenal tiga kutub utama, kapitalisme, sosialisme dan Islam. Kapitalisme sangat kental dengan siapa yang memiliki modal, sedangkan sosialisme berporos pada gagasan persamaan. Dalam kehidupan modern ini, kondisi tersebut berimbas pada peran Negara dalam mekanisme ekonomi. Peran negara menjadi sangat penting, karena dalam kehidupan bernegara dewasa ini, negara menjadi regulator dan selanjutnya memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. Lalu dimanakah perspektif Islam tentang perekonomian dan regulasinya.

Juhaya S Pradja manyatakan, bahwa dalam perspektif Islam terdapat postulat-postulat yang mau tidak mau menjadi garis aktivitas perekonomian masyarakat muslim, yakni bahwa: Langit dan bumi adalah milik Allah Q.S. 2:284, Allah menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, daratan dan lautan, gunung, angin, burung untuk memenuhi kebutuhan manusia Q.S. 14:32,33, Memperoleh harta melalui perniagaan dengan saling merelakan, tidak dengan cara yang batil, mencatat utang piutang dan jatuh temponya serta akuntabilitasnya, jujur dalam berusaha, dan menghindari jual beli gharar riba dan maysir Q.S. 2:188,282, Harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja Q.S. 59:7, Orang miskin mempunyai hak atas harta orang kaya (infak dan zakat atau shadaqah) Q.S. 6:141, Pada dasarnya segala bentuk traksaksi adalah dibolehkan kecuali yang secara tegas dan tekstual diharamkan, Jual beli adalah halal, sedangkan riba adalah haram, infak shadaqah ditumbuhsuburkan sedangkan riba dimusnahkan Q.S. 2:275-278, Negara dan pemerintah memiliki hak pengendalian, pengawasan distribusi barang dan jasa, mekanisme pasar dan melarang monopoli.

Postulat yang bersumber dari Quran sulit teraplikasikan secara personal, karenanya perlu dimanifestasikan melalui lembaga-lembaga formal, yakni pemerintahan. Dalam perpektif Islam, pemodal dan pekerja, persamaan hak dan kewajiban –sebagaimana menjadi point penting dalam kapitalisme dan sosialisme-, memiliki ruangnya sendiri, namun tetapi dalam koridor tauhidullah. Secara aplikatif, postulat-postulat di atas hadir untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi aman, sejahtera, serta menjadi manusia sebagaimana mestinya.

Latar Belakang Masalah

Tanpa diduga, dalam dua tahun berturut-turut nobel perdamaian tidak lagi dianugerahkan untuk para tokoh perdamaian dan atau anti perang[1]. Nobel perdamaian tidak lagi dimaknai sempit—terlepas dari banyaknya kontroversi. Eep S Fatah menganalisa dua momentum di atas sebagai tamparan bagi para pegiat “perdamaian”.[2] Dalam analisisnya, perdamaian saat ini tidak dapat ditumpas dari hilirnya—akibat—(konflik, perang, negosiasi, detente, perdamaian), akan tetapi harus dari hulunya—sebab— (hal ihwal yang berpotensi mencederai perdamaian).

Fakta di atas mengisyaratkan bahwa dunia —dalam hal ini paling tidak komite nobel perdamaian— telah mulai serius berorientasi pada masalah yang lebih substansial dan fundamen yang menjadi pemicu persoalan hidup dan kehidupan manusia. Perdamaian tidak dimaknai lagi dengan gencatan senjata, atau ditandatanganinya kesepakatan damai, lebih dari itu, perdamaian harus hadir dengan keselarasan, kesejahteraan, keberlangsungan hidup, serta kenyamanan hidup yang dirasakan manusia di bumi.

Untuk menunjang pada capaian akhir dari hidup itu sendiri, yakni kesejahteraan hidup dan turunannya, dalam perspektif Marshall yang dikutip Juhaya S Pradja, bahwa ada dua hal substansial yang akan “menguasai” dunia, yakni aspek teologis atau keyakinan atau agama, dan faktor ekonomi yang memiliki daya tekan yang lebih kuat[3]. Tesis ini bukan merupakan pernyataan tanpa argumentasi. Telah menjadi mafhum dalam pelbagai aspek kehidupan faktor ekonomis memiliki peran penting dalam mekanisme dan pencapaian tujuan akhirnya.

Untuk memberikan beberapa contoh saja, kenaikan BBM di Indonesia akhir bulan Mei 2008 kemarin, jelas merupakan akibat dari melonjaknya harga minyak mentah dunia, yang akan berakibat pada APBN –sebagaimana kerap dinyatakan oleh pemerintah sebelum pengumuman kenaikan itu diputuskan-. Alasan ini jelas merupakan alasan ekonomis. Dan pemerintah, berani mengambil resiko politik, dengan menaikkan harga BBM sebagai kebijakan yang tidak populer.

Jika dilihat dari perspekif Islam, khususunya kaidah ushul fiqh, menghindari madharat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Sebagaimana kita ketahui bahwa implikasi dari naiknya harga BBM adalah ke segala aspek kehidupan manusia, dari mulai yang bersifat produktif, distributif sampai yang konsumtif. Dan telah kita perhatikan bersama, secara psikologis, emosi sebagian warga semakin tidak terkendali karena tertuntut oleh kebutuhan yang semakin mendesak. Secara sosio-antropologis, masyarakat semakin sulit untuk bercengkrama dan bergotong royong, karena “dipaksa” untuk menghidupi diri dan keluarganya dalam kondisi yang serba sulit, dan seterusnya.

Melihat hal tersebut di atas, kaitannya dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam masalah yang muncul adalah bahwa sepatutnya mekanisme ekonomi tersebut mampu menyejahterakan masyarakatnya, akan tetapi dari fakta di lapangan, semakin banyak individu-individu masyarakat yang mengalami kesulitan hidup dan akhirnya tidak merasa sejahtera. Untuk itu penulis mencoba merumuskan beberapa pembahasan, yakni:

  1. Apa itu ekonomi perspektif Islam?
  2. Apa prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi?
  3. Bagaimana peran negara dalam mekanisme ekonomi dalam pandangan Islam?

Tujuan Pembahasan

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui

  1. Ekonomi perspektif Islam.
  2. Prinsip-prinsip Islam tentang ekonomi.
  3. Peran negara dalam mekanisme ekonomi dalam pandangan Islam.

Kerangka Pemikiran

Aktivitas ekonomi merupakan aktivitas yang sama usianya dengan usia manusia itu sendiri. Persoalan awal manusia yakni bagaimana memelihara, mempertahankan dan menyambung hidupnya, adalah embrio permasalahan ekonomi. Hal ini terus berlanjut sampai akhirnya dikonstruksikan ilmu ekonomi, sama halnya dengan hukum bahwa benda akan turun ke bawah, yang selanjutnya dikenal dengan hukum gravitasi yang diciptakan oleh Newton, sebenarnya secara empirik telah ada semanjak menusia itu ada di muka bumi ini.

Makna generik ekonomi merupakan dari bahasa latin, yang secara garis besarnya dialihbahasakan menjadi pengaturan rumah tangga atau pemilikan. Walaupun demikian, dalam definisi terminologisnya, istilah ekonomi menjadi bahasa yang kabur, apalagi jika telah diawali dengan kata ilmu –menjadi ilmu ekonomi, yang tentu saja ada paremeter ilmiahnya disana-. Sehingga sulit bagi kita untuk mendapatkan definisi yang dapat diterima semua pihak. Amin Suma mencoba merajut benang kusut itu dengan menggagas definisi ilmu ekonomi dari dua pendekatan, yakni yang bersifat umum yang bermakna ilmu yang mempelajari cara bagaimana individu dan masyarakat bahkan negara menghasilkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang alternatif sifatnya. Sedangkan ilmu ekonomi dalam konteksnya yang terbatas bermakna ilmu yang mempelajari tentang bagaimana individu berperilaku atau bertindak dalam produksi, distribusi dan konsumsi barang atau jasa guna memuaskan keinginannya yang tidak terbatas dihubungkan dengan sumber-sumber daya yang terbatas dan alternatif sifatnya[4].

Berkenaan dengan ekonomi, dalam khazanah keilmuan Islam dikenal istilah muamalah. Hendi Suhendi mengutip dari kitab al-muamalah al-madiyah wa al-adabiyah menyatakan bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu[5]:

  1. al-muamalah al-madiyah, adalah muamalah yang mengkaji objeknya, oleh karena itu sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fiqh muamalah adalah benda, yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadaratkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta segi-segi lainnya.
    1. al-muamalah al-adabiyah ialah mumalah yang ditinjau dari segi cara tukur-menukar benda, yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.

Nampaknya, makna yang terkandung dalam istilah muamalah dengan ekonomi tidak jauh berbeda. Walaupun, muamalah telah menjadi lebih “ilmiah” dibandingkan dengan istilah ekonomi.

Untuk melihat lebih jauh apa itu ilmu ekonomi, perlu kiranya kita mengetahui tokoh-tokoh ekonomi. Diakui oleh Robert L Heilbroner dalam tokoh-tokoh besar pemikir ekonomi[6], bahwa Adam Smith adalah yang membidani ilmu ekonomi dengan publikasi bukunya tahun 1776 yang berjudul “inquiry into the nature and causes of the wealth of nations”. Dengan teori sistem pasarnya, Smith mampu mengguncang dunia pada masa itu, dan mempengaruhi kebijakan para pengambil keputusan, hatta masa sekarang internalisasi gagasan Smith ada di tengah-tengah kita yakni sistem kapitalisme.

Pada babak selanjutnya, aliran kapitalisme menemukan sparring-nya. Adalah Karl Marx yang menggugat paham yang telah establish itu, dengan gagasan komunismenya. Melalui bukunya “Das Capital”, Marx meramalkan matinya kapitalisme, karena melihat para pekerja dan buruh “tersiksa” dan tertekan oleh para kapitalis.

Jadi, walaupun ekonomi adalah persoalan kemanusiaan, akan tetapi jika menjadi sebuah ilmu, maka akan sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup seseorang, seperti halnya Adam Smith dan Karl Marx. Dengan demikianl pantas jika dalam perspektif Islam, A.M. Saefuddin menggarisbawahi tentang azas ekonomi Islam adalah tauhid (Q.S. 39:38).

Karenanya, ekonomi  dalam pandangan Islam tidak hanya mempersoalkan masalah kapital, buruh dan mekanisme pasarnya semata, jauh sebelum itu adalah masalah spirit dalam melakukan aktivitas ekonominya itu sendiri, yakni ketauhidan. Sebagaimana postulat-postulat di bawah ini yang secara metodologis menjadi prinsip-prinsip dan prediksi atas berbagai gejala ekonomi[7]:

  1. Langit dan bumi adalah milik Allah Q.S. 2:284
  2. Allah menciptakan langit dan bumi, bulan dan matahari, daratan dan lautan, gunung, angin, burung untuk memenuhi kebutuhan manusia Q.S. 14:32,33.
  3. Memperoleh harta melalui perniagaan dengan saling merelakan, tidak dengan cara yang batil, mencatata utang piutang dan jatuh temponya serta akuntabilitasnya, jujur dalam berusaha, dan menghindari jual beli gharar riba dan maysir Q.S. 2:188,282.
  4. Harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja Q.S. 59:7
  5. Orang miskin mempunyai hak atas harta orang kaya (infak dan zakat atau shadaqah) Q.S. 6:141
  6. Pada dasarnya segala bentuk traksaksi adalah dibolehkan kecuali yang secara tegas dan tekstual diharamkan
  7. Jual beli adalah halal, sedangkan riba adalah haram, infak shadaqah ditumbuhsuburkan sedangkan riba dimusnahkan Q.S. 2:275-278.
  8. Negara dan pemerintah memiliki hak pengendalian, pengawasan distribusi barang dan jasa, mekanisme pasar dan melarang monopoli.

Penjelasan lebih rinci mengenai karakteristk ekonomi Islam adalah yang dikutip Amin Suma dari M. Rawas. Ada 13 ciri ekonomi Islam, yakni bahwa dalam Ekonomi Islam:

  1. pengaturannya bersifat ketuhanan
  2. merupakan satu bagian dari Islam secara keseluruhan
  3. berdimensikan akidah
  4. berkarakter penghambaan
  5. berkaitan erat dengan akhlak
  6. elastis
  7. objektif
  8. memiliki sasaran yang lebih tinggi
  9. perekonomian yang stabil

10.  perkonoimannya berimbang

11.  realistis

12.  harta kekayaan kakekatnya adalah milik Allah

13.  pengelolanya memiliki kecakapan

Beralih ke masalah ilmu ekonomi, Juhaya S Pradja menyatakan bahwa ilmu ekonomi hanya bagian dari sub sistem kehidupan manusia. Artinya banyak sub lain yang menjadi sub sistem kehidupan manusia. Lebih jauh, Juhaya melihat bahwa banyak hal substansial yang membedakan ekonomi Islam dengan kapitalisme –misalnya-, hal ini sebagaimana ia gambarkan dalam tabel beriku ini.

Ekonomi Islam

Ekonomi non Islam (Kapitalisme)

Manusia dalam waktu yang sama adalah selfish dan altruistic

Materialisme harus dikendalikan

Kepemilikan pribadi dalam kerangka moral

Konteksnya ekonomi global

Kekuatan ekonominya didifusikan melalui; equity participation, worker ownership, law and inheritance, free market flows.

Manciptakan kebutuhan melalui infaq, equitable laws, dan kewarisan

Uang sebagai alat tukar, dan penyimpanan nilai, tetapi bukan komoditas

Hidup sederhana merupakan suatu nilai

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan jiwa raga manusia

Keseimbangan antara rural-urban

Teknologi terencana

Sistem jaminan keamanan sosial melalui; keluarga, komunitas dan negara

Balance budget –suatu pandangan hidup

Difusi dan sharing of knowledge

Manusia adalah selfish

Supremasi hukum ada pada materialisme

Kepemilikan pribadi bersifat mutlak

Konteksnya nation state

Kekuatan ekonomi bagi minoritas melalui; bunga, limited liability, gaji buruh, primogeniture, market imperfections.

Menciptakan kebutuhan melalui iklan

Uang sebagai komoditas disamping sebagai alat tukar dan penyimpan nilai

Konsumerisme suatu nilai

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pertumbuhan fisikan dan material

Urbanisasi

Teknologi tak terencana

Sistem jaminan keamanan sosial melalui perjakan sekuler

Deficit financing –suatu pandangan hidup

Mistifikasi dan proteksi pengetahuan

Berkaitan dengan pengelolaan oleh negara, penulis menggarisbawahi point terakhir dari Juhaya dan Amin Suma tentang prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam. Yakni bahwa Negara dan pemerintah memiliki hak pengendalian, pengawasan distribusi barang dan jasa, mekanisme pasar dan melarang monopoli dan kecakapan dalam pengelolaannya. Maka, peran negara tidak dapat dielakkan lagi, untuk dapat tercipta aktivitasa ekonomi yang teratur dan berdaya guna bagi kesejahteraan masyarkat.

Untuk merealisasikan nilai dan prinsip ekonomi Islam tentu perlu dan harus ada eksekotur. Dalam mekanisme organisasi modern, negara memiliki peran penting hubungannya dengan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif Adiwarman Karim, ia menilai bahwa pemerintah sebagai pelaku ekonomi raksasa[8], dalam konteks ini kita mengenal istilah pendapatan domestik bruto (PDB) atau GDP (gross domestic product).

Signifikannya peran regulator dalam aktivitas ekonomi digambarkan oleh Adiwarman Karim dari perspektif Islam[9]. Gambaran tersebut dimulai dengan bagaimana Rasul membangun pondasi awal dalam sistem ekonominya, misalnya dalam hal keuangan dan paja, khususnya pasca turunnya surah al-anfaal pada tahun kedua hijriyah, yakni tata cara pembagian harta rampasan perang. Yakni adanya khumus yang diperuntukkan untuk keluarga, kerabat, dan anak-anak yatim. Dan empat perlima sisanya dibagikan kepada yang ikut peran.

Selanjutnya, Adiwarman Karim menggambarkan mekanisme regulasi ekonomi pada masa khalifah ar-rasyidin. Pada masa Abu Bakr, muncul kebijakan yang berimplikasi pada peningkatan aggregate demand dan aggregate supply yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan nasional, disamping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin. Selanjutnya, sistem administrasi menjadi kontribusi terbesari masa Umar bin Khattab.

Sejatinya, apa yang telah dilakukan Rasul dan para sahabatnya adalah perilaku ekonomi, lebih jauhnya apa yang kita sebut sekarang bagian dari ruang lingkup ilmu ekonomi. Sayangnya, saat itu belum terkonstruk secara jelas seperti apa yang telah ditulis Adam Smith tentang apa itu ilmu ekonomi. Dan hal itulah yang kerap dilupakan para ahli sejarah “barat”, yakni tentang kontribusi para pemikir Islam dalam rentang peradaban sejarah manusia, khususnya masalah ekonomi.

Penutup; Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang telah penulis dapatkan di atas, secara garis besar, kesimpulan dari pembahasan tentang prinsip ekonomi dalam Islam dan implikasinya, adalah:

  1. Dalam Islam, nilai ketuhanan menjadi core inti dari perilaku dan prinsip ekonomi. Dan hal itu akan berimplikasi terhadap turunan lainnya –sebagaimana dijelaskan Juhaya-.
  2. Peran negara sebagai regulator dalam perspektif Islam tidak dapat disangsikan lagi, apalagi dalam konteks kehidupan bernegara dewasa ini. Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan ekonomi bagi kesejahteraan rakyatnya.
  3. Implikasi dari teraturnya aktivitas ekonomi yang dijalankan secara baik oleh pemerintah akan berbuah manis bagi kesejahteraan masyaraktnya. Dan inilah sebenarnya yang dicita-citakan dalam Islam, terwujudnya keadilan bukan ketimpangan atau kesenjangan yang menganga.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

Amin Suma, Menggali akar, Mengurai serat ekonomi dan keuangan Islam, Kholam: Jakarta, 2008

Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islami, Rajawali Press: Jakarta, 2007

Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Grafindo: Jakarta, 2004

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Raja Grafindo: Jakarta, 2002

Robert L Heilbroner terj, Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi, Press Jakarta, 1982

Juhaya S Pradja dalam Perkambangan Pemikiran Ekonomi Syariah, Makalah pada Seminar dan Lokakarya Ekonomi Syariah, 2004

M. Nejatullah Siddiqi, Pemikiran Ekonomi Islam terj, LIPPM: Jakarta, 1986

Kompas, 16 Oktober 2007


[1] Tahun 2007, nobel perdamaian diberikan kepada Albert Arnold Algore -mantan wakil presiden amerika serikat- dan IPCC. Atau “Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim” adalah suatu panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada tahun 1988 oleh dua organisasi PBB (WMO) dan United Nations Environment Programme UNEP) untuk mengevaluasi resiko perubahan iklim akibat aktifitas manusia, dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis/ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan), yang memperingatkan dunia atas ancaman pemanasan global. Langkah yang mereka tempuh adalah dengan membangun image serta menginformasikan bahwa perubahan iklim terjadi tidak lagi gradually. Tahun sebelumnya, nobel perdamaian dianugerahkan bagi Muhammad Yunus bersama Grameen Bank. Pria kelahiran Bangladesh itu mengembangkan konsep kridit mikro yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk usahawan miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Penilaian ini muncul setelah banyak analisis, diantaranya Eep, menyatakan bahwa SBY dan Mari Alkatiri lebih layak untuk mendapatkan nobel perdamaian atas partisipasinya dalam menyelesaikan konflik GAM dan Pemerintah RI.

[2] Kompas, 16 Oktober 2007

[3] Juhaya S Pradja dalam Perkambangan Pemikiran Ekonomi Syariah, Makalah pada Seminar dan Lokakarya Ekonomi Syariah, 2004

[4]Menggali akar, Mengurai serat ekonomi dan keuangan Islam, Kholam: Jakarta, 2008, hal 47

[5] Fiqh Muamalah, Raja Grafindo: Jakarta, 2002, hal 4

[6] Press Jakarta, 1982

[7] Juhaya S Pradja dalam Perkambangan Pemikiran Ekonomi Syariah,

[8] Ekonomi Makro Islami, Rajawali Press: Jakarta, 2007, hal 11

[9] Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Grafindo: Jakarta, 2004, hal 22-54

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s