PARADIGMA EKONOMI YANG SYARIAH

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia boleh dikatakan mengalami tingkat perkembangan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang menggu-nakan prinsip-prinsip syari’ah dapat dilihat sebagai proses untuk membangun sistem ekonomi Islam baik dalam skala mikro maupun makro. Dilihat dari segi kedudukan dan perannya, lembaga keuangan syari’ah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberi peran yang maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, proses sosialisasi dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga ekonomi syari’ah kepada masyarakat dirasakan belum begitu efektif. Misalnya saja, keberadaan bank syari’ah masih di tingkat perkotaan, sedangkan di tingkat pedesaan relatif masih terbatas. Demikian pula dengan wawasan dan pengetahuan ekonomi syari’ah umumnya terbatas di kalangan akademisi dan praktisi, sedangkan di tingkat masyarakat bawah belum sepenuhnya mengenal dan memahami dengan jelas lembaga keuangan syari’ah. Padahal lembaga ekonomi syari’ah memiliki keunggulan bukan hanya dari aspek hukum (syari’at), tetapi juga menjadi sistem ekonomi alternatif yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Oleh karena itu, ada beberapa persoalan mendasar yang terkait dengan pember-dayaan sistem ekonomi Islam di Indonesia: Pertama, karakteristik apa yang dimiliki oleh sistem ekonomi Islam sebagai daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional? Kedua, apa upaya yang akan dilakukan lembaga ekonomi syari’ah bagi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat; dan Ketiga, apa strategi tepat yang untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia melalui penerapan sistem ekonomi Islam?

Karakteristik Sistem Ekonomi Syari’ah

Basis utama sistem ekonomi Islam sesungguhnya terletak pada aspek landasan dan tujuannya yaitu asas-asas pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syari’ah dan ditujukan untuk mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan yang seimbang. Atas dasar itu, maka pemberdayakan sistem ekonomi Islam di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini, terutama di lapisan masyarakat bawah adalah menuntut adanya perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi mereka.

Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis.[1] Sistem ekonomi liberal lebih menekankan aspek keadilan distributif, yakni adanya klasifikasi pemerataan ekonomi berdasarkan kelas sosial tertentu. Liberalisme ekonomi menghendaki adanya suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi dan menjadi cikal bakal lahirnya kapitalisme. Sedangkan sistem sosialis lebih menekankan aspek keadilan yang merata, di mana kepemilikan harta diukur berdasarkan asas kolektivitas di antara para pelaku ekonomi. Sosialisme yang menganut asas kolektivitas menentang segala bentuk perbedaan kelas sosial dalam ekonomi dan berujung pada lahirnya faham komunisme dan materialisme.[2]

Adapun sistem ekonomi Islam lebih mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum (syari’at) dan etika bisnis yang Islami.[3] Secara filosofis, sistem ekonomi Islam mengandung muatan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi yang ideal, antara lain: Prinsip ibadah (al-tauhid), persamaan (al-musawat), kebebasan (al-hurriyat), keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (al-ta’awun) dan toleransi (al-tasamuh).[4] Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan semua lembaga keuangan syari’ah.

Sedangkan etika bisnis Islami mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional. Etika bisnis Islami menolak tegas segala bentuk praktek monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta pengabaian hak dan kewajiban ekonomi antar individu dan kelompok. Seseorang tidak dibenarkan melakukan kegiatan ekonomi yang illegal atau yang bertentangan dengan etika bisnis Islami. Praktek monopoli dan oligopoli dalam kegiatan ekonomi secara tegas dilarang dalam Islam, sebab hal demikian akan memberi dampak negatif berupa terjadinya kesejangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, M. Dawam Rahardjo telah menjelaskan bahwa ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mengajarkan prinsip-prinsip ekonomi yang memiliki muatan ajaran agama, etika dan moralitas. Sedangkan ekonomi konvensional dibangun oleh peradaban Barat berlandaskan nilai-nilai kebebasan dan sekulerisme (value free).[5] Kritik utama terhadap visi ekonomi Islam adalah sistem ekonomi Islam bisa tidak diakui sebagai ilmu, melainkan sebuah ideologi.

Kritik tersebut kemudian dibantah dengan argumen yang rasional dan normatif oleh Myrdal dan M. Umer Chapra yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moral serta mengacu kepada tujuan syari’at (maqashid al-syari’ah) yaitu memelihara iman (faith), hidup (life), nalar (intellect), keturunan (posterity) dan kekayaan (wealth). Konsep itu menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (property). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentang dengan prinsip-prinsip syari’at.

Sistem ekonomi Islam memiliki beberapa misi: Pertama, melaksanakan aqidah dan syari’at dalam kegiatan ekonomi dan bisnis; Kedua, mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yakni kemakmuran secara efisien; dan Ketiga, memberdayakan dan mengembangkan potensi ekonomi umat sebagai basis kekuatan ekonomi baik dalam skala nasional dan regional maupun global. Atas dasar itu, maka pemberdayaan sistem ekonomi Islam dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama, melakukan pengkajian teoritis dan penelitian empiris bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam dan penerapannya di lapangan; dan Kedua, mempraktekan semua jenis teori dan konsep ekonomi Islam dalam berbagai pranata atau lembaga keuangan syari’ah baik bank maupun non-bank.[6]

Prinsip-prinsip dasar dan etika bisnis yang terdapat dalam konsep ekonomi Islami tersebut, kini diimplementasikan dan dijadikan landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip dan etika bisnis Islami tersebut dijabarkan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syari’ah berupa penggunaan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing), seperti: simpanan dan pinjaman kredit mudharabah, musyarakah, giro wadhi’ah, murabahah, qardul hasan, dan sebagainya.[7]

Pemberdayaan sistem ekonomi Islam dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari’ah baik bank maupun non-bank telah digaransi secara positif dalam bentuk perundang-undangan. Misalnya saja, UU Perbankan No. 7/1992 yang direvisi menjadi UU No. 10/1998 merupakan landasan hukum yang paling kuat bagi penyeleng-garaan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia. Lembaga keuangan syari’ah berupa bank (BMI dan BPRS) dan non-bank (Asuransi Takaful, BMT, USPS dan PINBUK) merupakan pranata-pranata ekonomi Islam yang cukup kompatibel untuk mendukung proses percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.[8]

Masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah, antara lain: Pertama, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur dan rasional; Kedua, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi; Ketiga, transaksi dapat dilakukan dalam rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang; Keempat, terhindar dari praktek-praktek bisnis yang monopolistik, eksploitatif dan diskriminatif; dan Kelima, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Keadaan demikian, lebih memungkinkan penyelenggaraan lembaga keuangan syari’ah terhindar jauh dari praktek bunga yang mengandung kesamaran (gharar) dan melipatgandakan keuntungan (riba’). Atas dasar itu, tidak ada alasan yang lebih rasional untuk meragukan lembaga kuangan syari’ah baik dari segi hukum, etika, kejelasan untung dan rugi serta ketahanan institusi dari keadaan pailit. Praktek bagi hasil tidak didasarkan kepada ketentuan yang kaku (rigid), seperti dalam praktek bunga (riba’) yang ditentukan oleh salah satu pihak dan mengikuti standar fluktuasi nilai tukar mata uang. Pembagian untung dan rugi (profit and loss sharing) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi didasarkan kepada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas sesuai kesepakatan.[9]

Kendati pun perkembangan lembaga-lembaga keuangan syari’ah di Indonesia cukup baik dan mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi dan moneter, tetapi masih terdapat kelemahan di berbagai sisi, antara lain: Pertama, keterbatasan sarana dan prasana penunjang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah; Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta kemampuan praktis (skill) di bidang operasional lembaga keuangan syari’ah; Ketiga, masih minimnya sosialiasasi tentang ekonomi syari’ah kepada masyarakat bawah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk mendorong proses pemberdayaan sistem ekonomi Islam lebih maksimal. Masyarakat dewasa ini relatif membutuhkan sistem pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis. Pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis tersebut umumnya masih dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Terlebih lagi lembaga keuangan konvensional tersebut telah lama berperan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Sementara tidak semua lembaga keuangan syari’ah memberikan pelayanan serupa karena keterbatasan aspek infra-struktur dan supra-struktur yang dimilikinya.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan sistem ekonomi Islam, salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil. Kegiatan usaha sektor riil, sejenis kegiatan usaha kecil dan menengah, sesungguhnya merupakan pilar penyangga ketahanan sistem ekonomi nasional. Secara mikro, kegiatan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan bentuk kegiatan usaha yang paling produktif dan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan secara makro UKM dapat tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar dan juga berperan dalam skala global.

Hal yang tak kalah pentingnya, lembaga-lembaga ekonomi syari’ah dengan dukungan pemerintah dan swasta perlu membuat rancangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis dan terpadu, dilakukan dengan mensosialisasikan sistem ekonomi Islam dalam bentuk pengkajian, penelitian, penyuluhan, pelatihan dan sebagainya. Hal tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan sistem ekonomi Islam di Indonesia, sehingga potensi umat Islam dapat diarahkan untuk berpartisipasi membangun pilar-pilar ekonomi Islam melalui pemanfaatan produk dan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan syari’ah.

Pengembangan Instrumen Lembaga Keuangan Syari’ah

Sejak tahun 1992, keberadaan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia sejenis Bank Syari’ah menjadi lembaga perbankan alternatif yang menghindarkan masyarakat dari praktek pembungaan uang (riba’) yang berbeda jelas dengan lembaga perbankan konvensional. Setelah dikeluarkannya UU Perbankan No. 7/1992 dan UU No. 10/1998 semakin memperjelas dan mempertegas eksistensi lembaga perbankan syari’ah di Indonesia yang menerapkan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Bahkan dalam ketentuan pasal 6 point m UU No. 10/1998 menyebutkan bahwa lembaga keuangan konvesional dapat menyelengga-rakan unit pelayanan syari’ah yang menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) dengan dual banking system.[10]

Adapun dari segi praktek kegiatan usahanya, mengacu kepada kedua UU di atas, lembaga perbankan syari’ah beoperasi dalam bentuk Bank Mu’amalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS). Selain itu, terdapat lembaga keuangan syari’ah yang juga menyediakan berbagai produk pelayanan dan jasa keuangan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha kecil dan menengah melalui Baitul Mal Wattamwil (BMT) dan Unit Simpan Pinjam Syari’ah (USPS). Adapun untuk jaminan dilakukan oleh lembaga Asuransi Takaful yang juga menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil berdasarkan syari’ah.[11]

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari’ah tersebut terbukti cukup kokoh menghadapi terpaan krisis ekonomi dan moneter yang berlangsung sejak akhir tahun 1997. Dari segi akuntabilitas dan ketahanannya, lembaga keuangan syari’ah lebih kuat dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional yang rentan dengan pengaruh ekonomi global. Sebagai fakta, pada pertengahan tahun 1998, pemerintah melakukan likuidasi terhadap beberapa lembaga perbankan konvensional dianggap tidak memiliki rasio kecukupan modal untuk terus beroperasi. Sedangkan lembaga-lembaga perbankan syari’ah masih tetap kokoh berdiri dan beroperasi sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya serta berperan penting dalam memulihkan stabilitas ekonomi nasional.

Para pemikir dan praktisi ekonomi Islam modern dan khususnya di Indonesia, terus berupaya merumuskan kembali falsafah dasar nilai-nilai ekonomi Islam untuk membuat rumusan baru bagi pembentukan platform lembaga keuangan syari’ah yang ideal. Akan tetapi, platform tersebut terkait dengan beberapa faktor determinan yang mempengaruhinya dalam proses pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, Muhammad menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam empat aspek, antara lain:[12]

  1. Sumber Modal (Investible Resources)

Setiap proses pembangunan membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga diperlukan mencari sumber-sumber modal yang digali dari potensi-potensi ekonomi yang dimiliki. Kelayakan modal tidak hanya menjadi kebutuhan negara-negara maju, tetapi juga khususnya negara-negara yang sedang berkembang, di mana Indonesia termasuk ke dalam kategori negara berkembang tersebut. Proses pembangunan yang berjalan sekarang ini tidak serta merta mengandalkan potensi ekonomi dalam negeri berupa pemanfaatan sumber daya alam atau sejenisnya, tetapi juga bergantung kepada kerja sama di bidang ekonomi dengan negara lain.

Secara mikro, pembangunan sistem ekonomi Islam di Indonesia dalam bentuk pendirian lembaga-lembaga keuangan syari’ah masih relatif mengandalkan potensi modal dalam negeri (capital domestik), di mana pihak swasta lebih banyak berperan menanamkan investasi di dalam struktur dan manajemen lembaga keuangan syari’ah. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya sejumlah Bank Syari’ah dan BMT yang dari segi modal termasuk kebijakan pengelolaannya dilakukan oleh pihak swasta. Kendati pun pemerintah telah memberikan payung hukum yang kuat, tetapi dari segi kebijakan publik pemerintah masih mengutamakan pembangunan atas infra-struktur perbankan konvensional.

Sedangkan dalam kerangka makro, tingkat partisipasi ekonomi pasar global dalam pembangunan ekonomi di Indonesia juga belum memberi perhatian besar bagi pembangunan ekonomi Islam. Ini jauh berbeda kika dibandingkan dengan partisipasi kalangan investor asing dalam berinvestasi di lembaga keuangan konvensional, baik bank maupun non-bank. Bisa jadi ini disebabkan oleh prospektus lembaga keuangan syari’ah belum mampu dijadikan sebagai instrumen pokok pembangunan ekonomi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.[13]

Namun demikian, tingkat ketahanan dan stabilitas ekonomi lembaga keuangan syari’ah yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi dan moneter telah menarik perhatian kalangan investor asing untuk membantu percepatan pendirian lembaga-lembaga keuangan syari’ah di Indonesia. Pinjaman hutang dari luar negeri menjadi pendukung bagi kelayakan modal yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Pada gilirannya, ini dapat mendorong terjadinya kenaikan angka rasio tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi karena adanya dukungan modal usaha.

  1. Sumber Daya Manusia (Human Resources)

Manusia merupakan subyek (development agent) yang berperan penting dalam proses pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan mampu jelas diperlukan untuk mengelola berbagai kegiatan ekonomi secara profesional, sebab SDM yang berkualitas merupakan komponen penting dalam melakukan percepatan pemba-ngunan ekonomi. SDM dapat menjadi “penggerak” untuk membuat model perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan penilaian terhadap berbagai bentuk kegiatan ekonomi, menggali dan memanfaatkan potensi alam, mengelola dana, membangun organisasi social, ekonomi, politik dan budaya dalam satu wadah “pembangunan”.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas SDM harus dilakukan secara simultan dan organis dengan proses pembangunan yang sedang berjalan dan hendak dicapai ke depan. Peningkatan kualitas SDM tersebut terkait dengan dua aspek: Pertama, keahlian dan profesionalisme (professional quality); dan Kedua, kualitas moral yang baik (moral quality).[14] Professional quality mengacu kepada kualitas kemampuan, keahlian dan etos kerja untuk melakukan semua tugas dan kewajiban dalam kegiatan ekonomi secara proporsional. Dalam Islam, professional quality yang dikehendaki adalah adanya keseimbangan dalam melakukan tugas sesuai dengan hak dan kewajiban.[15]

Sedangkan moral quality merupakan dimensi moral yang mengacu kepada etika bisnis Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam al-Qur’an dan Sunnah. Seseorang tidak dibenarkan melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar ekonomi yang dibenarkan menurut hukum syari’at, sebab syari’at menghendaki keadilan bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi hukum.[16] Pada gilirannya, kualitas SDM yang dibentuk untuk mendukung pembangunan ekonomi hendaknya memiliki kemampuan (skill) dan moral yang baik.

  1. Mental Wirausaha (Entrepreneurship)

Wirausaha (enterpreneurship) merupakan sikap mental yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu untuk membangun perekonomian bangsa. Joseph Schumpeter telah menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi sangat bergantung kepada adanya dinamika partisipasi masyarakat untuk berwirausaha dan mampu melakukan inovasi dalam berbagai kegiatan ekonomi. Sebagai agama yang dinamis, Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk melakukan kegiatan wirausaha sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi.

Wirausaha dilihat bukan hanya sebagai ilmu ekonomi (economyc knowledge), tetapi juga merupakan keahlian (business skill) untuk melakukan berbagai jenis inovasi dalam berbisnis. Wirausaha dapat mendorong bagi terciptanya produk-produk usaha dan jasa yang baru, metode usaha baru, penemuan sumber usaha baru, peluang usaha dan peluang kerja yang baru serta pembetukan organisasi bisnis yang baru pula. Sebagai contoh, keberhasilan pembangunan ekonomi Jepang antara lain didukung oleh 2 % kalangan wirausaha menengah dan 20 % wirausahawan kecil. Jika ini diterapkan dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia, maka wirausaha dapat menjadi instrumen bagi pembangunan ekonomi yang berwawasan syari’ah.[17]

Namun demikian, perhatian pemerintah Indonesia dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah relatif masih minim. Hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat kesulitas kalangan usaha kecil dan menengah dalam memperoleh modal kredit bantuan usaha dalam kegiatan bisnis mereka. Padahal percepatan proses pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan terwujud jika tidak memprioritaskan kegiatan sektor riil yang umumnya dilakukan oleh kalangan usaha kecil dan menengah. Perhatian terhadap kalangan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah dewasa ini antara lain melalui kredit usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh BMT-BMT, BPR Syari’ah dan Bank Mu’amalat Indonesia (BMI).

  1. Perangkat Teknologi (Technology)

Di samping ketiga faktor di atas, teknologi juga merupakan faktor yang paling determinan dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi. Teknologi juga dapat menjadi perangkat utama yang mendukung pelaksanaan kegiatan usaha yang cepat, tepat, efektif dan efisien. Dewasa ini, teknologi merupakan perangkat pokok yang menunjang pelayanan produk dan jasa yang diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan syari’ah, karena masyarakat lebih menghendaki kemudahan dan keserbapraktisan memperoleh pelayanan yang didukung dengan sarana penunjang yang memadai.[18]

Dalam sudut pandang Islam, pemanfaatan perangkat tekonologi bagi manusia hendaknya dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi bisnis, melakukan eksplorasi atas apa-apa yang terdapat pada alam bagi kebaikan manusia dan sekaligus memberikan proteksi atau perlindungan atas berbagai penggunaan alat teknologi yang bukan pada tempatnya.[19] Jika demikian, berarti proses alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, termasuk teknologi informasi yang belakangan ini menjamur dalam berbagai kegiatan usaha dan perbankan dengan sistem on-line.

Keempat faktor tersebut merupakan kunci pokok yang memrlukan perhatian semua pihak, tidak hanya unsur masyarakat dan kalangan pengusaha swasta nasional, tetapi juga pihak pemerintah yang mampu membuat kebijakan positif bagi upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, saat ini lembaga-lembaga keuangan syari’ah dipandang sebagai lembaga keuangan alternatif yang mampu menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah hendaknya memberi keleluasaan bagi pengembangan ekonomi Islam di segala sektor perekonomian. Dengan kata lain, tidak hanya mengeluarkan kebijakan dalam sektor perbankan, tetapi juga sektor kegiatan usaha riil lainnya baik mikro maupun makro.

Strategi Pembangun Ekonomi Indonesia Berwawasan Syari’ah

Untuk menjelaskan strategi apa yang paling tepat bagi pemberdayaan sistem ekonomi Islam di Indonesia, kita pelu memahami konotasi “sistem” dalam term sistem ekonomi Islam itu sendiri. Shrode and Voich telah menjelaskan bahwa secara umum istilah sistem dapat digolongkan ke dalam dua golongan pemakaian: Pertama, sistem sebagai “entitas” atau wujud suatu benda baik yang konkrit maupun abstrak termasuk juga konseptual; dan Kedua, sistem sebagai metode atau cara.[20]

Dalam konteks ini, di satu sisi sistem ekonomi Islam dapat dlihat dalam bentuk entitas lembaga-lembaga ekonomi yang menggunakan prinsip-prinsip Islami (syari’ah), tetapi di sisi lain ia dapat merupakan metode atau cara untuk mentransformasikan suatu konsep dari teori ke praktek. Jika demikian, berarti sistem ekonomi Islam dapat dilihat sebagai konsep dan sekaligus manifestasi dari konsep itu sendiri. Sebagai entitas ia lembaga keuangan syari’ah dan didalamnya diimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi menurut ketentuan syari’ah pula.

Sistem ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek, sedangkan ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia baik selaku individu maupun kelompok masyarakat (dapat berbentuk badan hukum maupun tidak serta dapat pula berbentuk penguasa atau pemerintah), dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material maupun spiritual (jasmani dan rohani), di mana kebutuhan tersebut cenderung mengarah menjadi tidak terbatas, sedangkan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut sangat terbatas.

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, seperti: liberal, kapitalis, komunis, sosialis dan campuran (combination). Dari perbedaan tersebut, kita dapat mencermati ciri-ciri yang melekat dalam sistem ekonomi Islam, antara lain: Pertama, kepemilikan multijenis (multitype ownership). Dalam sistem ekonomi kapitalis, prinsip umum kepemilikan terletak pada perorangan (swasta), sedangkan sistem ekonomi sosialis kepemilikan ada pada negara. Adapun sistem ekonomi Islam menganut prinsip multijenis, yakni mengakui berbagai bentuk kepemilikan baik individu (swasta) maupun negara (kolektif); Kedua, kebebasan berusaha/bertindak (freedom to act) yakni menjabarkan nilai-nilai nubuwah (siddiq, amanah, fathanah dan tabligh) dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Kebebasan berkaitan erat dengan hak dan kewajiban untuk berlaku adil dalam bersikap dan bertindak sehingga tidak merugikan orang lain; Ketiga, keadilan sosial (social justice) merupakan sikap yang harus dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi sehingga terhindar dari segala bentuk tindak pelanggaran hukum syara’; Keempat, perilaku yang Islami dalam melakukan kegiatan ekonomi (akhlak al-karimah fi al-mu’amalat) yaitu melakukan perbuatan yang mulia dan tidak berlaku curang dalam kegiatan ekonomi.[21]

Berdasar kepada ciri-ciri sistem ekonomi Islam tersebut, M. Umer Chapra telah menjelaskan pandangannya bahwa pembangunan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan menyusun strategi pemberdayaan lembaga keuangan syari’ah untuk mencapai tujuannya yakni mewujudkan keadilan ekonomi yang seimbang dan proporsional. Ada tiga elemen penting yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra: Pertama, bagaimana menciptakan filter moral terhadap tuntutan-tuntutan yang berlebhan (excess claims) guna menciptakan keadilan sosial. Jika filter moral ini diabaikan, maka akan terjadi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi; Kedua, bagaimana memotivasi individu agar kepentingan pribadi tidak bertentang dengan sikap memperhatikan kepentingan orang lain (altruisme). Hal ini ditujukan untuk mendorong sikap bekerja keras dan kemandirian dalam berusaha bagi setiap individu; dan Ketiga, nilai-nilai ekonomi Islam menghendaki adanya restrukturisasi sosial ekonomi.[22]

Adapun proses restrukturisasi tersebut dapat dilakukan dengan mempertim-bangkan empat elemen, yakni: Pertama, transformasi manusia untuk berperan lebih konstruktif, efisien dan mampu mengelola sumber daya ekonomi secara adil; Kedua, mengurangi konsentrasi angka kepemilikan alat-alat produksi yang selama ini terjadi. Hal ini mencakup transformasi moral yang dapat mengendalikan kepemilikan atas harta kekayaan, kekuasaan dan pendistribusian sumber daya ekonomi; Ketiga, menghi-langkan segala bentuk pemborosan dan konsumsi yang tidak perlu dan berlebih-lebihan (conspicuous consumption), sehingga dapat menghemat segala potensi dan sumber daya bagi investasi di masa dating; dan Keempat, reformasi finansial yang bersifat komple-menter dan dapat menunjang upaya restrukturisasi yang lain, seperti pergantian dari sistem bunga (riba’) kepada sistem bagi hasil (profit and loss sharing).[23]

Persoalan paling krusial bagaimana menerapkan sistem ekonomi syari’ah dalam wilayah praktis, khususnya bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kita tidak dapat menyandarkan kepada satu argumen yang menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam bukan pilihan terbaik. Sementara ini, sistem ekonomi Islam sedang diupayakan untuk lebih aktual, menjadi pilar penyangga ekonomi negara dan mampu memberikan konstribusi yang positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sungguh kurang tepat pula jika dikatakan ekonomi syari’ah tidak mampu memberikan solusi yang positif bagi perbaikan dan proses percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Karena dalam faktanya keberadaan lembaga-lembaga keuangan syari’ah yang berkembang sejak tahun 1992 terbukti cukup kokoh bertahan menghadapi terpaan krisis ekonomi dan moneter. Tingkat ketahanan lembaga keuangan syari’ah dari terpaan krisis moneter terbukti lebih kuat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Sebab prinsip utama yang digunakan oleh lembaga keuangan syari’ah tidak bergantung kepada patokan dasar nilai tukar suku bunga yang cenderung berubah, tetapi lebih didasarkan kepada fluktuasi keuntungan hasil usaha yang diperoleh.

Kendati demikian, masih terdapat perbedaan pendapat tentang status halal bunga bank atau yang menganggap bunga bank bukan termasuk riba’. Pendapat ini didukung dengan alasan-alasan berikut: Pertama, adanya kesukarelaan dari kedua belah pihak dalam akad/perjanjian; Kedua, tidak adanya unsur pemerasan; dan Ketiga, mengandung manfaat untuk kemaslahatan umum. Dalam kenyataan belum pernah terjadi suatu peristiwa dimana debitur meminjam uang di suatu bank untuk memenuhi kebutuhan pokoknya semata-mata.

Sedangkan pendapat kedua menganggap bunga bank termasuk riba, sehingga hukumnya termasuk haram bendasar kepada alasan-alasan berikut: Pertama, unsur tambahan pembayaran atas modal yang dipinjamkan ditentukan lebih dahulu dari besarnya pinjaman (harga uang) dan dikuatkan dengan perjanjian; Kedua, tambahan pembayaran pinjaman tidak memperhatikan resiko bagi debitur, yang semata-mata karena adanya tenggang waktu pembayaran kembali (time value of money); Ketiga, dapat menimbulkan unsur pemerasan, sebagaimana dapat dilihat dalam kasus-kasus terjadinya kredit macet, di mana debitur akan tetap dikenai bunga dan bahkan terjadi bunga berbunga.[24]

Untuk mempertegas perbedaan pandangan tersebut, belum lama ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa yang menyatakan bahwa semua bentuk transaksi pada lembaga keuangan konvensional yang menggunakan sistem bunga termasuk kategori riba’. Dengan kata lain, MUI telah membuat sebuah “diktum” yang tidak mengikat yang meyebutkan bahwa bunga bank dikategorikan “haram”. Di satu sisi, keluarnya diktum tersebut sangat menguntungkan bagi perkembangan lembaga keuangan syari’ah di Indonesia, tetapi pada sisi yang lain diktum tersebut tidak memliki kekuatan hukum yang mengikat (temporary). Diktum tersebut lebh bersifat anjuran atau seruan moral untuk memprioritaskan pemanfaatan lembaga keuangan syari’ah.

Di samping itu, strategi apa yang paling efektif diterapkan lembaga keuangan syari’ah untuk mendorong proses percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara: Pertama, pemerintah memberi keleluasaan bagi upaya membangun infra-struktur dan supra-struktur ekonomi Islam di Indonesia secara sistematis, organis dan berkesinambungan; Kedua, lembaga keuangan syari’ah melaksanakan suatu bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan kelompok-kelompok usaha binaan untuk skala kecil dan menengah; Ketiga, lembaga keuangan syari’ah dan kalangan investor menyalurkan kredit modal usaha kepada kelompok-kelompok usaha binaan tersebut; Keempat, lembaga keuangan dibawah pengawasan pemerintah dapat bekerja sama melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha kecil dan menengah; dan Ketiga, pengembalian modal usaha diatur dalam suatu mekanisme yang jelas, terstruktur dan disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi.

Untuk melaksanakan program tersebut, lembaga keuangan syari’ah tidak dapat berjalan sendiri, tetapi hendaknya menjalin bekerja sama dengan semua pihak terkait. Program tersebut bisa melibatkan kalangan pemerintah, pengusaha swasta, pemodal, dan mereka yang komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi syari’ah di Indonesia. Program ini hendaknya memberi prioritas bagi pembinaan usaha kecil dan menengah, karena fundamental ekonomi syari’ah lebih tepat dibangun mulai dari lapisan bawah. Sasaran utama strategi tersebut adalah percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak terus bergantung kepada pinjaman hutang luar negeri.

Ketidakberdayaan masyarakat Indonesia yang senantiasa bergantung kepada pinjaman hutang luar negeri dan bangsa lain hendaknya diubah drastic dengan sikap kemandirian dan bekerja keras menuju perbaikan ekonomi. Praktek konglomerasi yang hingga kini masih berjalan perlu segera diubah orientasinya, karena praktek konglomerasi tersebut telah memberi dampak negatif bagi Indonesia berupa terjadinya krisis multidimensi. Satu hal yang penting saat ini adalah bagaimana para konglomerat tersebut dapat diajak berkomunikasi, berdialiog dan bekerja sama untuk membangun kembali fundamental ekonomi Indonesia yang sempat runtuh semasa krisis.

Lembaga keuangan syari’ah dapat menjadi mediator dan sekaligus fasilitator yang mampu mempersatukan para konglomerat dengan kalangan usaha kecil menengah dalam membangun kembali pilar-pilar sistem ekonomi Indonesia dari bawah. Karena keberlangsungan kegiatan usaha para pengusaha besar pun sangat bergantung kepada masyarakat bawah itu sendiri. Ini merupakan pilihan terbaik yang paling logis untuk membangun sistem ekonomi Islam di Indonesia di masa depan, sehingga Indonesia dapat menjadi sentral ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik.

Kendati pun sulit untuk diwujudkan karena dominannya muatan idelogis dalam sistem ekonomi Islam, tetapi hal tersebut hendaknya dapat dilakukan secara bertahap dengan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi yang lebih riil. Jika strategi itu dilaksanakan secara maksimal, maka dengan sendirinya akan tumbuh kepercayaan yang baik dari masyarakat. Masyarakat akan lebih memilih lembaga keuangan syari’ah sebagai prioritas mitra usaha (business partner), karena keber-pihakannya lebih jelas dan lebih terasa bagi lapisan masyarakat bawah. Pada gilirannya, orientasi utama pemberdayaan ekonomi Islam di masa depan hendaknya lebih ditujukan untuk mewujudkan fundamental ekonomi Indonesia yang lebih kuat.

Penutup

Selama berabad-abad, para sarjana muslim terus berupaya merumuskan konsep-konsep pembangunan ekonomi yang berakar kepada nilai etika dan moralitas keislaman. Dalam perkembangannya, konsep-konsep tersebut diimplementasikan dalam praktek berupa didirikannya pranata-pranata ekonomi Islam berupa lembaga-lembaga keuangan syari’ah. Dewasa ini, lembaga keuangan syari’at dapat dilihat sebagai lembaga alternatif yang mampu mempercepat proses pembangunan ekonomi masyarakat termasuk juga pembangunan ekonomi di Indonesia.

Sebagai penutup dari tulisan ini, penulis mengambil beberapa pokok pikiran yang perlu dicermati dengan seksama: Pertama, karakteristik sistem ekonomi Islam memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan sistem ekonomi lainnya, karena mengutamakan dari segi hukum, etika dan moralitas keagamaan; Kedua, lembaga keuangan syari’ah baik bank maupun non-bank merupakan istrumen penting bagi upaya mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia; dan Ketiga, pembangunan sistem ekonomi Islam dapat dilakukan salah satunya dengan memberdayakan lembaga-lembaga keuangan syari’ah yang ada serta mengoptimalkan fungsi dan peranannya untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Referensi

Adiwarman Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, Sistem Ekonomi Islam,  makalah dalam Seminar “Perbankan Syari’ah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional” (Jakarta, 6 Desember 2001).

Ahmad Muhammad Assal, Abdul Karim dan Fathi Ahmad, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuannya, terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal, (Jakarta: Bina Ilmu, 1980).

Alma, Buchari., Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2000).

Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah.

Abu Bakar Ibn Muhammad Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar (Bandung: Al-Ma’arif, t.th).

Amirin, Tatang M., Pokok-pokok Teori Sistem (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

Basyir, Ahmad Azhar., Refleksi Atas Persoalan Keislaman, (Bandung: Mizan, 1992).

————, Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, dalam “Ulumul Qur’an”, Edisi No. 2/VII/1996.

Janwari, Yadi., Lembaga-lembaga Perekonomian Syari’ah, (Bandung: Pustaka Mulia & Fakultas Syari’ah IAIN SGD, 2000).

Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna’ fi Hall al-Alfadz Abi Syuja’ (Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah Indonesia).

Rahardjo, M. Dawam., Ekonomi Islam: Apakah itu?, makalah dalam “Seminar Ekonomi Islam”, Jakarta, 21 Maret 2001.

———–, Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer, makalah dalam “Seminar Ekonomi Islam”, Jakarta, 10 Maret 2001.

Sadr, Mohammad Baqir., Islam dan Madzhab ekonomi, (Lampung: YAPI, 1989).

Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1977).

Syamsudin, Perbandingan Perhitungan Akuntansi Antara Bank Bagi Hasil dengan Bank Konvensional, dalam “Jurnal Akademika”, Puslitbang UMS Surakarta, Edisi No 02 Tahun XI/1993.

William A. Schrode dan Dan Voich Jr, Organization and Managemen: Basic System Concept dikutip oleh Tatang M. Amirin, Pokok-pokok Teori Sistem (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

Zadjuli, Suroso Imam., Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Madzhab Ekonomi Pembaharuan di Indonesia, makalah dalam “Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam” untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2003.

———–, Kelembagaan Ekonomi Islam Dalam Perspektif Islam: Kajian Kritis Terhadap Kelembagaan Konvensional, makalah dalam “Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam” untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2003

———–, Kodifikasi Variabel-variabel Dalam Penelitian Ekonomi Islam, makalah dalam “Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam” untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Oktober 1997.


[1] Suroso Imam Zadjuli, Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Madzhab Ekonomi Pembaharuan di Indonesia, makalah dalam “Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam” untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal Juni 2003, hal. 6-13.

[2] Mohammad Baqir Sadr, Islam dan Madzhab ekonomi, (Lampung: YAPI, 1989), hal. 127-131. Lihat pula penjelasan Ahmad Muhammad Assal, Abdul Karim dan Fathi Ahmad, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuannya, terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal, (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), hal. 8.

[3] Adiwarman Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, Sistem Ekonomi Islam,  makalah dalam Seminar “Perbankan Syari’ah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional” (Jakarta, 6 Desember 2001) hal. 12.

[4] Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman, (Bandung: Mizan, 1992) hal. 186.

[5] M. Dawam Rahadrjo, Ekonomi Islam: Apakah itu?, makalah Seminar Ekonomi Islam, Jakarta 21 Maret 2001, hal. 3.

[6] Ibid. hal. 8-9.

[7] Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal. 45-47.

[8] Ibid. hal. 49. Lihat pula penjelasan lebih rinci dalam tulisan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Syari’ah, (Bandung: Pustaka Mulia & Fakultas Syari’ah IAIN SGD, 2000), hal.29-94

[9] M. Dawam Rahardjo, Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer, makalah dalam “Seminar Ekonomi Islam” di Jakarta, 10 Maret 2001, hal. 5. Penjelasan tentang bagi hasil (profit-sharing) dalam bentuk mudharabah dapat dilihat dalam Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna’ fi Hall al-Alfadz Abi Syuja’ (Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah Indonesia), hal. 53, Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah, hal 34-42 dan tentang Musyarakah dalam Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, 1977) hal. 294 dan Abu Bakar Ibn Muhammad Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar (Bandung: Al-Ma’arif, t.th) hal. 280.

[10] Muhammad, op. cit. hal. 48.

[11] Ahmad Azhar Basyir, Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam, dalam “Ulumul Qur’an”, Edisi No. 2/VII/1996, hal. 15-21

[12] Ibid. hal. 6-12.

[13] Suroso Imam Zadjuli, Kelembagaan Ekonomi Islam Dalam Perspektif Islam: Kajian Kritis Terhadap Kelembagaan Konvensional, makalah dalam “Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam” untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Juni 2003, hal. 9-10.

[14] Muhammad, op. cit. hal. 9.

[15] Lihat QS 5:1, 2:180 & 188, 16:90 dan 59:7.

[16] Lihat QS 83:1-3, 16:90, 59:7, 9:34-35 dan 6:141.

[17] Buchari Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2000) hal. 4-5.

[18] Muhammad, op.cit. hal 11-12.

[19] Lihat QS 45:13, 36: 71 dan 2:279.

[20] William A. Schrode dan Dan Voich Jr, Organization and Managemen: Basic System Concept yang dikutip oleh Tatang M. Amirin, Pokok-pokok Teori Sistem (Jakarta: Rajawali Press, 2001),  hal. 3-4.

[21] Ibid. hal. 14-17. Lihat pula penjelasan Adiwarman Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, Sistem Ekonomi Islam,op. cit. hal. 12-19.

[22] M. Dawam Rahardjo, Ekonomi Islam: Apakah Itu?, op. cit. hal. 8.

[23] Ibid. hal. 9.

[24] Syamsudin, Perbandingan Perhitungan Akuntansi Antara Bank Bagi Hasil dengan Bank Konvensional, dalam “Jurnal Akademika”, Puslitbang UMS Surakarta, Edisi No 02 Tahun XI/1993, hal.35.

1 Komentar

  1. Hi, saya suka dengan blog yang memakai template Mistylook, salam kenal..


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s